TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) mendistribusikan alat penangkapan ikan ramah lingkungan untuk nelayan di Kota Tegal. Alat yang didistribusikan sebanyak 141 paket di Kota Tegal dan untuk nelayan di Kabupaten Tegal sebanyak 129 paket.
“Berkat andil kita semua dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan, ikan sekarang banyak dan besar-besar. Kalau alat tangkapnya ramah lingkungan, ikan yang ditangkap lebih selektif. Kekayaan laut bukan hanya milik kita tetapi juga milik anak-cucu kita. Kita harus menjaganya dengan baik. Yang kecil biarkan berkembang jangan ikut ditangkap. Untuk menjaga laut, kalau bukan kita siapa lagi?” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja dalam siaran tertulis, Senin, 13 November 2017.
Bantuan API ramah lingkungan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara berkelanjutan. Menurut Sjarief dengan dukungan seluruh pihak dalam memberantas aktivitas penangkapan ikan ilegal membuat stok ikan semakin melimpah yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan lokal.
Kebijakan KKP mewajibkan nelayan untuk menggunakan API ramah lingkungan dan menindak keras praktik IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) fishing membuat stok ikan nasional meningkat. Stok ikan nasional pada 2013 sebanyak 7,31 juta ton, pada 2015 sebanyak 9,93 juta ton, dan terus meningkat pada 2016 mencapai 12,5 juta ton.
“Bantuan API ramah lingkungan ini saya harapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memanfaatkan sumber daya ikan yang makin melimpah itu secara lestari. Mari (red. API ramah lingkungan) kita manfaatkan dengan tepat, “ ungkap Sjarief.
Sjarief mengatakan Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini memfasilitasi permodalan untuk nelayan mencapai Rp 138,283 milyar. Khusus untuk cabang Tegal, BRI sudah memfasilitasi permodalan dengan KUR Mikro Nelayan sebesar Rp 6,2 miliar dengan 573 debitur sedangkan untuk KUR Ritel mencapai Rp 5,5 miliar dengan 22 debitur.
