TEMPO.CO, Jakarta - CEO Gojek Indonesia, Nadiem Makarim, bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan membahas perkembangan industri teknologi finansial (fintech) di Indonesia.
"Bicara soal ke depannya fintech Indonesia," kata Nadiem seusai pertemuannya dengan Menteri Keuangan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 November 2017.
Dalam pertemuan tersebut, Nadiem menjelaskan Menteri Keuangan ingin mengetahui seluk beluk industri fintech secara makro, serta revolusi digital yang saat ini berkembang dengan pesat.
Baca: Gojek dan Bank DKI Kerja Sama Luncurkan JakOne
"Revolusi digital seperti apa, revolusi fintech seperti apa, dan bagaimana perilaku konsumen di negara-negara lain. Itu menjadi diskusi ke depan," ujarnya.
Selain itu, diskusi tersebut juga membahas tentang kemungkinan teknologi finansial yang bisa menyasar layanan inklusi keuangan dan masyarakat yang selama ini belum terdampak akses perbankan.
"Revolusi digital tidak hanya di fintech tapi juga semua macam area dan terjadi secara vertikal. Bayangkan kalau semua orang punya akses ke inklusi finansial, maka dia bisa meningkatkan taraf kehidupan," ujar Nadiem lagi.
Sementara itu, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak, Iwan Guniardi, mengatakan pertemuan itu juga membahas keinginan Gojek untuk menjadi agen pajak.
Baca: Bos Gojek Permudah Isi Ulang GoPay, Ini Caranya
Menurut Iwan, Gojek diharapkan bisa menjadi salah satu perusahaan penyedia layanan perpajakan digital (Application Service Provider/ASP) untuk membantu optimalisasi penerimaan pajak.
Dengan pemberian izin ASP kepada Gojek maka perusahaan transportasi dan penyediaan jasa berbasis daring ini bisa melayani pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pembayaran SPT Tahunan.
"Nanti ke depan juga SPT, semua. Ya namanya agen pajak, itu bisa pembayaran dan segala macam. Coba kita lihat saja nanti aturannya. Dari sisi teknologi tidak ada masalah," ujar Iwan.
ANTARA
