Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bappenas Luncurkan Aplikasi Pemantau Rendah Karbon Online

Reporter

image-gnews
Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro berbicara dalam acara Kongres Diaspora Indonesia IV-Global Summit, di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, 21 Agustus 2017. Alfan Hilmi
Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro berbicara dalam acara Kongres Diaspora Indonesia IV-Global Summit, di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, 21 Agustus 2017. Alfan Hilmi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional meluncurkan sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon online (PEP online). Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan aplikasi ini dibuat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan serta mempermudah proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian perencanaan rendah karbon.

"Sebenarnya sistem ini sudah ada sejak lama, tetapi dilakukan secara manual sekarang sudah dimatangkan dengan sistem online," kata Bambang di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2017.

Ia menuturkan tujuan dibuat PEP online ini untuk memperkuat kapasitas pihak-pihak terkait dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia melalui penyediaan data, informasi dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang akurat.

Selain itu, sistem ini akan memudahkan semua pihak untuk melaporkan pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca dari semua bidang beserta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. "Bahkan datanya bisa mengakses sampai di tingkat kecamatan dan desa-desa."

Ia menuturkan sejak tahun 2010,Bappenas melalui Sekretatiat Rencana Aksi Nasional Gerakan Penurunan Gas Rumah Kaca, telah mengupayakan keterlibatan seluruh Kementerian maupun lembaga, pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengkoordinasikan dan melaporkan penurunan emisi karbon.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, dengan upaya semua pihak, target pemerintah untuk menurunkan emisi karbon sampai 26 persen pada 2020 bisa tercapai. Kata Bambang, dengan penyempurnaan kebijakan dan implementasi upaya penanganan perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon tentunya tidak hanya tugas dari satu kementrian atau lembaga saja, melainkam diperlukan upaya koordinasi uang baik dan turut serta semua pihak.

"Dengan diluncurkannya PEP online ini juga diharapkan permasalahan dan hasil kerja pemerintah di seluruh Indonesia, bisa termonitoring dengan baik."

IMAM HAMDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi


ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat | Foto: freepik, image by wirestock
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.


Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

gedung bappenas setkab.go.id
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.


BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.


Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.


Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Dr. Gellwynn Jusuf
Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.


Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

KSIxChange bertajuk
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Dr Sri Yanti ,Direktur Kelautan dan Perikanan , Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Launching Multistakeholder Platform For sustainable Fisheries
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat


Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.