Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Genjot Pariwisata, Jokowi: Pelabuhan Internasional Mendesak

image-gnews
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers terkait perkembangan situasi di Rakhine State, Myanmar, 3 September 2017. Presiden mengecam segala bentuk kekerasan etnis di Myanmar. TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers terkait perkembangan situasi di Rakhine State, Myanmar, 3 September 2017. Presiden mengecam segala bentuk kekerasan etnis di Myanmar. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tak adanya pelabuhan internasional di Indonesia menjadi salah satu perhatian Presiden Joko Widodo. Sebab, hal tersebut ikut mempengaruhi jumlah wisatawan mancanegara yang dibidik pemerintah sebagai alternatif penyumbang utama devisa negara. 

Menyikapi tak adanya pelabuhan internasional di negara kepulauan ini, Jokowi menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya meninjau pelabuhan kapal pesiar di Singapura. "Saya lihat, kayak begitu satu tahun buat 10 terminal juga bisa," ujarnya dalam acara penutupan rapat koordinasi nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di The Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa malam, 3 Oktober 2017. Ia juga sudah memerintahkan jajarannya membangun 10 pelabuhan semacam di Singapura dalam waktu dua tahun.

Baca: Muara Angke Diprioritaskan Jadi Daerah Wisata Pelabuhan

Pemerintah menargetkan ada 20 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia hingga 2019. "Saya bilang ke Menteri Pariwisata, target 2019 itu 20 juta wisatawan mancanegara harus ketemu. Taruhannya jabatan," katanya.

Jokowi mengatakan jumlah wisatawan mancanegara selama ini tercatat tak pernah melebihi angka 10 juta orang. Padahal negara tetangga seperti Thailand mendapat 30 juta wisatawan mancanegara dan Malaysia 24 juta. "Padahal produk Indonesia 10 kali melebihi yang mereka punya," kata Jokowi. Dia menyebutkan Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Wakatobi sebagai lokasi wisata yang seharusnya menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan sektor pariwisata berpotensi menjadi penyumbang utama devisa negara. Namun ada satu hal penting yang belum dimiliki Indonesia, yakni pelabuhan bertahap internasional.

Padahal, menurut Rosan, pelabuhan bertaraf internasional penting untuk menggaet wisatawan mancanegara. Rosan mengatakan sektor pariwisata akan berkembang pesat dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Rosan mencontohkan Singapura, negara kecil yang memiliki tiga pelabuhan internasional. Belum lagi Phuket, Thailand, dengan empat pelabuhan. 

Rosan mengapresiasi upaya pemerintah membangun pelabuhan internasional di Banyuwangi, tapi menurut dia itu masih kurang. "Gregetan saja sih, Pak, kok punya 17 ribu pulau tapi pelabuhan internasional tidak punya," ujarnya. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

22 menit lalu

Suasana aparat gabungan TNI-Polri dari Brimob dan Kopassus diturunkan ke Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, untuk memburu kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) setelah pembakaran sekolah di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

4 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

6 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

10 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

10 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

11 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

12 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

12 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

13 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?


Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

14 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating