TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Manuel Kasiepo mengharapkan perusahaan pertambangan boleh beroperasi di kawasan hutan lindung. Langkah ini ditujukan bagi perusahaan tambang yang telah mencapai tahap eksplorasi. Sikap Kaisepo ini karena investasi terbesar di Kawasan Timur Indonesia adalah pertambangan. Investasi ini tak boleh gagal. katanya kepada wartawan di Jakarta Jumat (14/3). Selama ini, UU soal Kehutanan melarang eksplorasi tambang di wilayah hutan lindung. Akibatnya, ada 2002 perusahaan tambang yang telah mengantongi kontrak penambangan menghentikan operasinya. Bahkan menurut Deputi Bidang Sumber Daya Pembangunan Kementrian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Made Astawa Rai, dari 150 calon investor pertambangan yang terdaftar sebagian telah mengurungkan niatnya berinvestasi di Indonesia. Mereka kecewa dengan ketidakpastian hukum di sini, katanya. Padahal menurut Astawa kontrak pertambangan yang ditanda-tangani sebelum undang-undang Kehutanan tersebut disahkan seharusnya tidak terikat oleh peraturan itu. Undang-undang ini kan tidak berlaku surut, katanya. Ia juga mengingatkan apabila status ini sampai dibawa ke arbitrase internasional, seperti halnya sengketa Karaha Bodas dengan Pertamina , kemungkinan besar pemerintah Indonesia akan kalah. Apalagi investasi pertambangan ini kan motor pertumbuhan kawasan Indonesia Timur, tidak ada investor di bidang lain yang mau masuk ke kawasan ini, katanya. Astawa mencontohkan empat kontrak pertambangan besar di kawasan timur Indonesia yang nilainya mencapai US 3,2 miliar. kontrak-kontrak itu saat ini telah memasuki tahap eksplorasi dan konstruksi. Mereka telah menempati kepulauan Gag, dua di kepulauan Halmahera Maluku Utara dan satu lagi di Palu Sulawesi Tengah. Astawa juga membantah pertambangan seperti itu hanya akan menguntungkan pemerintah pusat. Delapan puluh persen hasil pertambangan kan sekarang disetor ke pemerintah daerah, kata dia. Sapto Pradityo --- TNR