Cerita Pembalak Liar yang Berubah Menjadi Pengusaha Kapal

Reporter

Jumat, 22 September 2017 11:19 WIB

Warga menggunakan perahu sampan sebagai alat transportasi di aliran Sungai Kumba, Jagoi Babang, Kalimantan Barat, 30 Januari 2016. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, PANGKALAN KERINCI - Menjadi juragan atau pengusaha transportasi sungai tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Mahyudin Pasaribu, warga Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.


Dahulu, dia bersama warga setempat di Pelalawan memilih untuk memanfaatkan hasil kayu tanpa mengantongi izin atau yang dikenal sebagai pembalak liar (illegal logger), lalu menjualnya kepada pengumpul atau toke.


Kegiatan itu dilakukannya sejak 1993 hingga akhir 2003. Pria 43 tahun itu memutuskan mengakhirinya saat pemerintah bersama aparat mulai giat melakukan penegakan hukum kepada pembalak liar.


"Saya sempat ditahan di BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Pekanbaru selama tiga minggu karena tertangkap membawa kayu di akhir 2003," katanya saat dijumpai di Pelalawan, Rabu 13 September 2017.


Simak: Produksi Kerupuk Jablay, Hartono Raup Rp 600 Juta


Advertising
Advertising

Dari pengalaman itu, dia mulai berupaya mencari peluang baru untuk menafkahi keluarga, dan melihat ada potensi itu dari kegiatan usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).


Sebagai ketua SPSI atau serikat buruh setempat, Mahyudin mencoba mendiskusikan dengan manajemen RAPP apakah bisa ikut dalam kegiatan bongkar muat barang di pabrik.


Lalu karena sistem logistik pabrik sudah berjalan cukup lama, ternyata peluang di bidang itu tidak terlalu besar untuk dikerjakan bersama timnya.


Ketika berkeliling di wilayah operasi, dia melihat sejumlah sungai di konsesi RAPP yang dimanfaatkan untuk memindahkan orang dan barang.


Di sinilah akhirnya peluang kerja bagi dirinya serta masyarakat setempat bisa terbuka, yaitu menjadi penyedia jasa transportasi sungai dengan menggunakan perahu kayu bermesin tempel, istilah setempat yaitu pompong.


"Kami mulai melayani jasa transportasi di sungai itu sejak awal 2005 lalu, dan kami diminta membuat badan usaha yang kemudian terbentuk dalam CV Mitra Pelalawan Setia (MPS,)" kata Mahyudin.


Tahun-tahun awal operasional MPS, pihaknya mengelola lima kapal pompong yang dijalankan dengan dukungan masyarakat setempat pemilik perahu itu.


Seiring peningkatan area tanam di wilayah itu, pihaknya ikut menuai berkah dengan bertambahnya permintaan jasa sewa pompong dan juga merambah ke jasa sewa speedboat untuk mengantar karyawan bidang perawatan ke lokasi tanam.


Kini, Mahyudin dan perusahaan yang sudah berbentuk PT itu telah memiliki total 45 aset berupa 28 unit pompong, 15 unit speedboat, dan 2 unit mobil operasional untuk menjalankan kegiatan usahanya. Penghasilan reratanya perbulan Rp250 juta, dan sudah termasuk untuk membayar gaji 47 orang karyawan.


"Saya sangat bersyukur sekali dan banyak perubahan dirasakan sejak bermitra dengan RAPP, kalau dulu penghasilan pembalakan liar tidak tetap, sekarang sudah jauh berbeda," katanya.


Pengusaha ini berencana menambah sektor usaha baru yaitu jasa penyewaan alat berat, untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa bakar, sekaligus mendukung program pemerintah menjaga daerah itu bebas dari risiko terjadinya kebakaran lahan dan hutan.


BISNIS.COM

Berita terkait

Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

8 Desember 2022

Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan di Kalimantan Timur menjadi pusat pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

3 September 2022

Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Sarman Simanjorang menyatakan, pengusaha telah siap menyesuaikan harga barang dan jasa seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

3 September 2022

Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

Sarman Simanjorang menganggap pemerintah memang harus menyesuaikan tarif bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

10 September 2020

Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

Pengusaha Pribumi memaklumi keputusan rem darurat PSBB Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya

Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

23 Juli 2020

Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

Untuk memulihkan perekonomian UMKM, pengusaha pribumi mengusulkan agar jenis bantuan sosial diubah dari bahan pangan menjadi uang tunai.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

23 Juli 2020

Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia menyatakan belum semua UMKM buka di masa PSBB Transisi karena terkendala modal.

Baca Selengkapnya

PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

22 Juli 2020

PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

Ketua Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut pendapatan sektor perdagangan di masa PSBB Transisi masih stagnan.

Baca Selengkapnya

Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

22 Juli 2020

Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

Ketua Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai wajar demonstrasi yang digelar para karyawan tempat hiburan di depan Balai Kota Jakarta.

Baca Selengkapnya

DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

24 Januari 2020

DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

Pemerintah DKI menerima bantuan bagi korban banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia wilayah Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

13 September 2019

Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai 16 paket kebijakan ekonomi kurang berhasil.

Baca Selengkapnya