Menteri Susi dan Rini Teken Kerja Sama Budi Daya Ikan

Reporter

Editor

Kamis, 14 September 2017 21:27 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno bertukar cinderamata selepas penandatanganan kerjasama antara dua kementerian di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 14 September 2017. Tempo/Caesar Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama dengan badan usaha milik negara, Perum Jasa Tirta II, untuk mengembangkan budi daya ikan bandeng air tawar di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Ikan bandeng hasil penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dikatakan dapat memakan plankton secara cepat, sehingga dapat memperbaiki kualitas air waduk.

"Ikan bandeng air tawar itu tidak diberi pakan dan dilepas di waduk tanpa jaring, serta dalam periode tiga sampai empat bulan sudah dapat dipanen dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi," ujar Direktur Utama Perum Jasa Tirta ll Djoko Saputro di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis, 14 September 2017.

Djoko berujar, salah satu masalah yang melanda waduk itu adalah kualitas air yang menurun lantaran maraknya keramba jaring apung yang berdiri di sana. Jumlahnya tercatat sekitar 33 ribu, dan diklaim telah melebihi ambang batas. Keberadaan KJA, kata dia, menyebabkan degradasi pada kondisi lingkungan waduk. Air waduk menjadi semakin asam, sehingga menyebabkan tingkat korosivitas yang tinggi dan bakal mengganggu fasilitas pembangkit listrik tenaga air di sana.

Selain sebagai PLTA, waduk seluas 8.300 hektare dengan kapasitas mencapai kurang-lebih 3 miliar meter kubik dan kedalaman waduk mencapai 96 meter itu, berfungsi sebagai penampungan air baku yang selama ini dialirkan ke DKI Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Belum lagi, air waduk juga dimanfaatkan masyarakat untuk irigasi pertanian. Sehingga, Djoko khawatir kerusakan di sana akan berdampak serius bagi kehidupan masyarakat.

Dia berharap, dengan kerja sama budi daya bandeng yang bisa hidup tanpa keramba jaring apung, jumlah KJA di Waduk Jatiluhur bisa menyusut secara drastis, sehingga dampak lingkungan yang dikhawatirkan bisa dicegah. Sebagai gantinya, Perum Jasa Tirta II mesti melakukan pemberdayaan petani ikan lokal yang sebelumnya hidup dari usaha keramba jaring apung. Mereka diharapkan bisa beralih pekerjaan menjadi pengusaha ikan tangkap darat berbasis budi daya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu diharapkan bisa menjaga kualitas air di Waduk Jatiluhur. Budi daya ikan bisa tetap berjalan tanpa perlu membuat keramba jaring apung. "Namun kita perlu menjaga masyarakat agar pendapatannya cukup hanya dengan menangkap ikan di sana," ujarnya.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

2 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi

Baca Selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

20 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.

Baca Selengkapnya

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

28 Februari 2024

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,

Baca Selengkapnya

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.

Baca Selengkapnya

Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

5 Februari 2024

Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

Nilai investasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia pada 2023 mencapai Rp 9,56 triliun. Cina menjadi investor asing terbesar Indonesia.

Baca Selengkapnya

Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

30 Januari 2024

Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

KKP telah menunjuk pengacara (lawyer) dalam penyelesaian kasus tersebut.

Baca Selengkapnya

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.

Baca Selengkapnya

Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

18 Januari 2024

Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

Aturan penangkapan ikan terukur terus dimatangkan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Eropa Terpecah karena Houthi, Dugaan Suap ke Pejabat RI Diungkap

14 Januari 2024

Top 3 Dunia: Eropa Terpecah karena Houthi, Dugaan Suap ke Pejabat RI Diungkap

Top 3 dunia adalah Eropa terpecah dalam serangan Houthi Yaman, AS mengungkap dugaan suap ke pejabat RI, hingga kapal tanker gunakan kru Cina.

Baca Selengkapnya

Dugaan Suap Perusahaan Jerman, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan

13 Januari 2024

Dugaan Suap Perusahaan Jerman, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan

Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diduga terima suap dari perusahaan asal Jerman. Ini tanggapan KKP.

Baca Selengkapnya