Proyek pembuatan saluran air pencegah banjir di Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, 2 Januari 2017. Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 20 miliar hanya untuk pembuatan infrastruktur pengendali banjir di Gede Bage dari total lebih dari Rp 300 miliar untuk menangani banjir di wilayah Bandung Raya. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira, mengkritisi penggunaan utang untuk pembangunan proyekinfrastruktur, yang dilakukan pemerintah.
Dia menilai penyaluran utang untuk pembangunan infrastruktur kurang tepat karena pengerjaan proyek-proyek itu dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara. "Ada yang salah dari model infrastruktur kita," kata Bima dalam diskusi di Restoran Warung Daun, Jakarta, Jumat, 25 Agustus 2017.
Dia menerangkan, 87 persen proyek dikuasai oleh perusahaan skala besar. Jika proyek-proyek dikuasai BUMN maka utang hanya akan dirasakan manfaatnya oleh BUMN. "Bukan oleh masyarakat."
Bima juga menyoroti turunnya pertumbuhan industri logam dasar. Penurunan itu terjadi di saat pembangunan infrastruktur tengah digenjot. "Kita wajib bertanya dari mana besi dan baja yang digunakan untuk proyek infrastruktur. Dari mana logikanya, infrastruktur dibangun tapi besi dan baja nasional tidak terserap?" ujarnya.
Bima lantas meminta pemerintah memperbaiki kebijakan pembangunan infrastruktur. Dia berpendapat proyek-proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak boleh dikuasai oleh BUMN. "Berikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk membangun proyek-proyek infrastruktur," kata Bima.
Johnny G. Plate, politikus Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat, justru mengatakan pemberian proyek-proyek infrastruktur kepada BUMN tepat sepanjang BUMN tersebut memiliki kapasitas untuk mengerjakan proyek. "Lagi pula, di balik BUMN, ada vendor, ada pabrik-pabrik dan swasta. Kalau BUMN sudah over capacity masih diberi (proyek), ini baru masalah," kata Johnny.
Sebelumnya, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim meminta pemerintah Indonesia berhenti menganakemaskan BUMN dalam pengerjaan membangun proyek infrastruktur. Dia meminta pemerintah lebih banyak membuka peluang dan kesempatan bagi sektor swasta untuk berpartisipasi. "Kita bisa kurangi insentif untuk BUMN, seperti jaminan murah, dana pinjaman pemerintah, dan lain-lain," kata Jim.
Jim menyatakan, dirinya paham dengan keberhasilan BUMN sehingga mereka mengincar proyek-proyek infrastruktur seperti perusahaan swasta. Namun, menurut Jim, hal itu akan membatasi partisipasi swasta.
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi
38 hari lalu
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi
Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi
