TEMPO.CO, Kediri – Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu Hernaning Sulistyo memastikan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun ini tak lagi besar. Dia mengakui Kota Kediri masuk dalam salah satu daerah yang mendapat peringatan Presiden soal rendahnya serapan belanja APBD.

Budwi mengatakan penilaian yang dilakukan pemerintah pusat tentang rendahnya penyerapan anggaran daerah dilakukan pada triwulan pertama. Pada saat itu banyak program pemerintah yang belum berjalan dan baru dimulai pertengan tahun. “Jadi anggarannya terbaca masih tinggi”, kata Budwi Sunu kepada Tempo, Selasa 22 Agustus 2017.

Simak: Belanja Pegawai Tak Boleh Melebihi 50 Persen APBD

Dia mencontohkan, setiap tahun Pemerintah Kota Kediri menganggarkan pembangunan jembatan Brawijaya dengan nilai cukup besar. Tahun ini APBD Kota Kediri mengalokasikan Rp 22 miliar untuk penyelesaian jembatan yang sudah rampung 80 persen. Namun karena proses pembangunannya terkendala penyidikan polisi, anggaran tersebut tak pernah bisa dipakai.

Pos anggaran mega proyek inilah yang menurut Budwi menjadi salah satu faktor penambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di akhir tahun. Selain proyek Jembatan Brawijaya, terdapat pula pembiayaan pembangunan kampus Politeknik dan RSUD Gambiran II yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Untuk jembatan Brawijaya, Budwi memastikan akan bisa terealisasi pada akhir tahun ini. Sehingga anggaran sebesar Rp 22 miliar yang tercantum dalam APBD 2017 bisa dikeluarkan. “Tahun ini jembatan sudah bisa dilewati, ornamennya menyusul tahun depan,” katanya.

Karena itu dia memastikan SILPA tahun 2017 mendatang tidak lagi membengkak seperti yang dikhawatirkan Presiden Joko Widodo. Demikian pula proses pengalihan status kampus Politeknik menjadi kampus negeri juga masih dalam proses penyelesaian tahun ini. Keberadaan kampus Politeknik ini akan melengkapi kampus Universitas Brawijaya Kediri yang menjadi cabang dari Universitas Brawijaya Malang.

Untuk diketahui besaran SILPA Kota Kediri pada tahun anggaran 2016 lalu mencapai Rp 230 miliar. Meski tergolong besar, namun jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding tahun 2015 sebesar Rp 400 miliar. Tahun ini ditargetkan SILPA dari anggaran 2017 tak lebih dari Rp 100 miliar saja.

Rendahnya serapan APBD ini sempat membuat Presiden Joko Widodo geram. Presiden mengaku sudah menyiapkan sanksi bagi kepala daerah yang minim serapan belanja APBD-nya. Dalam pidato saat berkunjung di SMPN 7 Jember, 13 Agustus 2017 lalu, Presiden mengaku masih menjumpai dana di rekening Bank Pembangunan Daerah maupun bank lain yang menyimpan dana APBD sebesar Rp 220 triliun.

Hal ini salah satu satunya tampak di Kota Kediri dalam macetnya proyek pembangunan Jembatan Brawijaya yang banyak dibutuhkan masyarakat. Jembatan yang menghubungkan wilayah barat dan timur Kota Kediri di atas Sungai Brantas itu menjadi tulang punggung transportasi setiap hari. “Macetnya jembatan ini menjadi masalah besar bagi kami,” kata Kelik Ardiansyah, pegawai Kantor Imigrasi Kediri yang setiap hari berdesakan menyeberangi jembatan lama.

Rendahnya serapan APBD ini dikhawatirkan mengganggu sistem perekonomian di suatu daerah. Sebab anggaran tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sebagai realisasi program pembangunan.

HARI TRI WASONO