Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja di Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, 23 Juli 2017. Tempo/Destrianita
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Budi Karya Sumadi akan melakukan kunjungan kerja ke Jember dan Probolinggo pada, Ahad, 20 Agustus 2017. Kunjungan Menteri Perhubungan tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan bandara dan pemanfaatan aset pelabuhan.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hengki Angkasawan, mengatakan kegiatan Menteri Budi di Kabupaten Jember adalah bertemu dengan beberapa pihak untuk memperoleh masukan tentang rencana pengembangan Bandara Notohadinegoro. Pengembangan bandara ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Jember pada 12-13 Agustus lalu.
"Menteri juga akan meninjau fasilitas bandara tersebut," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 19 Agustus 2017. Hengki mengatakan Bandara Notohadinegoro akan dikembangkan dengan penambahan panjang runway dan perluasan terminal sehingga peninjauan penting untuk mengecek kesiapannya.
Perluasan bandara rencananya akan dimulai tahun depan dan ditargetkan selesai pada 2019. Pemerintah pusat sudah mempersiapkan anggaran pengembangan bandara tersebut.
Bandara Notohadinegoro adalah bandara pengumpan dengan klasifikasi 3C. Bandara ini sudah beroperasi secara komersial sejak bulan Juli Tahun 2014.
Saat ini, runway bandara sepanjang 1.705 meter. Bandara ini melayani pesawat ATR 72-600 milik Garuda Indonesia untuk rute penerbangan Jember-Surabaya (PP). "Harapannya dengan perluasan bandara ini akan semakin meningkatkan perekonomian dan sebagai pintu gerbang pariwisata bagi Jember," ujar Hengki.
Setelah dari Jember, Menteri Budi akan bertolak ke Probolinggo. Di sana, dia akan menyaksikan penandatanganan kerja sama pemanfaatan aset Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Sintete.
Kerja sama untuk Pelabuhan Probolinggo akan ditandatangani oleh KSOP Kelas IV Probolinggo dengan Badan Usaha Pelabuhan PT. Delta Artha Bahari Nusantara. Perjanjian ini mengatur kerja sama pemanfaatan barang milik negara berupa tanah hasil reklamasi dan dermaga pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo.
Sedangkan perjanjian untuk pelabuhan Sintete akan ditandatangani KSOP Kelas V Sintete dengan PT. Pelindo II Cabang Pontianak. Perjanjian ini mengatur kerja sama pemanfaatan barang milik negara berupa bangunan dermaga pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sintete.
Hengki mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah yang sangat strategis bagi pertumbuhan perekonomian di wilayah Probolinggo dan Sintete. "Kami berharap ada dampak positif bagi pelayanan jasa kepelabuhanan," ujarnya.
Menurut Hengki, Menteri Budi berharap kerjasama pemanfaatan fasilitas pelabuhan juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif untuk menekan waktu bongkar muat barang.
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.
