TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Ekonomi Taufik Kurniawan mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,4 persen pada tahun depan amat realistis. Menurut dia, jika pemerintah ngotot menargetkan pertumbuhan, seperti yang direncanakan semula 6,1 persen, publik tidak akan percaya. "Target 6 persen sulit sekali dicapai," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017.

Menurut politikus Partai Amanat Nasional itu, mempertahankan laju pertumbuhan pada kisaran 5 persen sudah bagus. Namun, menurut dia, selain infrastruktur, kebijakan yang bisa dirasakan masyarakat langsung, seperti akses kredit usaha rakyat, dana desa, hingga bantuan langsung, memang perlu ditingkatkan. ”Supaya pembangunan merata dan bisa diterima secara politik,” katanya.

Presiden Joko Widodo mematok pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar 5,4 persen. Inflasi pun dipatok lebih rendah menjadi 3,5 persen. Daya beli juga diproyeksikan bertahan di kisaran 5 persen dan didukung dengan peningkatan ekspor negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target 5,4 persen yang meningkat dari tahun ini sebesar 5,1 persen sudah menjadi angka paling optimistis dan realistis. Menurut dia, angka tersebut juga sudah disepakati secara politik dengan Komisi Keuangan dan Badan Anggaran DPR. Angka 5,4 persen merupakan median dari kisaran asumsi 5,2-5,6 persen.

Simak Pula: Ini Asumsi Makro RAPBN 2018 yang Dipaparkan Jokowi di DPR

Adapun komponen konsumsi masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi diprediksi bisa tumbuh hingga 6,4 persen. "Bisa saja belanja kami maksimalkan. Namun utang dan defisit kan ada batasnya," ucap Sri Mulyani. Walhasil, pada tahun depan, anggaran infrastruktur pemerintah hanya bertambah Rp 21,7 triliun menjadi Rp 409 triliun dari Rp 387,3 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan target tersebut bisa tercapai karena pemerintah mengalokasikan dana Rp 269,1 triliun yang tidak bisa diganggu gugat. Dana itu, kata Bambang, merupakan prioritas nasional yang menyentuh aspek terpenting pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. "Sekarang, kami berhak memantau dan memastikan prioritas nasional benar-benar dikerjakan," tuturnya.

Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, tanda-tanda indeks daya beli terjaga bisa dilihat dari pertumbuhan ekspor saat ini. Menurut dia, saat ini surplus neraca perdagangan sedang meningkat 17 persen dengan pertumbuhan ekspor hampir menyentuh 5 persen. Tahun depan, pertumbuhan ekspor ditargetkan mencapai 7,5 persen.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memprediksi pertumbuhan ekonomi 2018 mentok di angka 5,3 persen. Target itu bisa tercapai jika pemerintah benar-benar bisa menjaga tingkat inflasi di bawah 4 persen. “Asumsi nilai tukar rupiah di angka Rp 13.500 masih bisa diterima,” katanya.

Dalam RAPBN 2018, pemerintah menganggarkan subsidi Rp 172,4 triliun, naik 20,9 persen dari proyeksi penyaluran subsidi pada APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 168,87 triliun.

ANGELINA ANJAR SAWITRI | DIKO OKTARA