TEMPO.CO,Serang - Proyek pembangunan jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 84 kilometer terancam mandek akibat belum tuntasnya pembebasan lahan yang dilakukan tim appraisal. Padahal pemerintah menargetkan pembebasan lahan selesai pada Agustus 2017 dan peletakan batu pertama atau ground breaking pada Oktober 2017.

"Seharusnya akhir Juli proses tersebut sudah selesai dan akhir Agustus ini sudah dibayarkan," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina, Selasa, 15 Agustus 2017.

Simak: Pemerintah Kebut Proyek Jalan Tol Balikpapan Samarinda

Menurut Hudaya, hingga saat ini belum ada perubahan jadwal sesuai dengan rencana, yakni groundbreaking jalan tol Serang-Panimbang dilakukan pada Oktober oleh Presiden Joko Widodo. "Jadwal belum berubah. Hanya, info yang saya dapat, pembebasan lahan dan sebagainya ini kemungkinan tidak selesai satu bulan. Sehingga kemungkinan akan mundur sampai pertengahan September,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banten Thoni Fathoni Mukson mengatakan pemerintah harus merespons dengan sungguh-sungguh, mengingat proyek tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional di Provinsi Banten. Selain itu, proyek tersebut memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian di wilayah Banten bagian selatan.

"Jika jalan tol ini berhasil dibangun, akses menuju wilayah selatan akan terbuka lebar. Dari enam exit tol, empat di antaranya berada di jalur milik pemerintah kabupaten/kota. Tentu ini akan berdampak baik pada potensi-potensi yang dimiliki setiap daerah. Jangan sampai proses pembebasan lahan ini membuat proses selanjutnya molor juga,” ujar Thoni.

Menurut dia, keterlambatan tim appraisal jangan sampai berdampak pada mundurnya waktu groundbreaking jalan tol Serang-Panimbang yang direncanakan pada Oktober 2017. “Masalah itu jangan sampai membuat groundbreaking oleh Presiden Jokowi jadi molor juga,” kata Thoni.

WASI’UL ULUM