TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada 22 ribu hektare lahan yang siap diekstensifikasi untuk pertanian garam. Lahan sebesar itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

"Ada di Nusa Tenggara Timur. Sisanya terpecah di Jawa, Madura, dan Jeneponto," kata Luhut saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin, 14 Agustus 2017.

Luhut menuturkan lahan tersebut merupakan potensi lahan garam yang sudah ada dan baru. Ia menyebut kini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sedang menyiapkan teknologi yang membuat garam bisa dipanen dalam waktu 4 hari.

Baca: Garam Langka, Jokowi Panggil Menteri dan PT Garam

Luhut mengatakan program ekstensifikasi lahan akan dilakukan di Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan 5 ribu hektare lahan telantar. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil juga menyatakan masalah lahan akan segera diselesaikan, termasuk lahan hak guna usaha (HGU) seluas 3.700 hektare milik PT Pangung di Nusa Tenggara Timur.

Luhut mengungkapkan, pembangunan lahan-lahan tersebut akan dibangun secara paralel. Namun, ihwal lahan di Jawa Tengah, dia melihat akan ada kesulitan karena air lautnya sudah tak terlalu bersih. "Kami memilih di Indonesia Timur karena airnya bagus."

Simak: Krisis Garam di Indonesia, Apa Sebabnya?

Menurut Luhut, para petani garam di sana akan diberi wadah dalam koperasi supaya efisien. "Nanti mau dibikin PT sendiri, terdaftar, punya sahamnya di situ," ujarnya.

Luhut menjelaskan, pada Selasa depan, tim kecil yang menangani garam akan berbicara lagi dengan konsep yang lebih matang, juga membahas berapa lama ekstensifikasi lahan itu bisa dimulai konstruksinya. Lalu kapan bisa menghentikan impor garam dan berapa structure cost dari produksi garam.

Pemerintah, kata Luhut, juga akan meniadakan pembedaan garam industri dengan garam konsumsi. Selain itu, pengelolaannya akan dibuka kepada swasta, bahkan sampai ke industri turunannya. "BPPT mau sampai empat macam turunannya," tuturnya.

DIKO OKTARA