Masa Jabatan Berakhir, Pemerintah Cari Calon Anggota KPPU

Reporter

Senin, 14 Agustus 2017 14:21 WIB

Logo Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). kppu.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membuka pendaftaran bagi calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk periode 2017-2022. Proses pencarian calon anggota KPPU akan dilakukan oleh tim panitia seleksi (Pansel) yang terdiri dari enam orang.

Ketua panitia seleksi Hendri Saparini mengatakan masa jabatan anggota KPPU 2012-2017 akan berakhir pada 27 Desember. "Oleh karena itu perlu segera dilakukan seleksi calon anggota," kata Hendri di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2017. Menurut dia, langkah membentuk Pansel diperlukan untuk menjamin objektifitas dan transparansi selama proses berlangsung.

Baca: Ada yang Khawatir Jika KPPU Jadi Lembaga Negara Bebani APBN

Hendri menyatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 anggota KPPU terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh orang. Untuk proses seleksi, ucapnya, secara garis besar akan terdiri dari tiga fase, yaitu administrasi, ujian tertulis, dan wawancara. "Masa pendaftaran akan dimulai 16 Agustus-11 September 2017," ucapnya.


Tim Pansel, lanjut Hendri, akan membuka peluang sebesar-besarnya bagi calon anggota KPPU. Dari sisi peraturan tidak ada syarat khusus untuk menjadi anggota. Setidaknya para calon anggota mempunyai pengalaman dan berlatar belakang ekonomi dan hukum. "Kami berharap ada sikap proaktif dari seluruh masyarakat yang memiliki‎‎ kompetensi untuk ikut dalam seleksi," kata Hendri.

Simak: Rayakan Ulang Tahun Ke-17, Ini Target KPPU Selanjutnya


Lebih lanjut, tim Pansel berharap anggota KPPU periode 2017-2022 bisa mendorong kepastian usaha baik bagi pelaku usaha kecil maupun besar. Selain itu diharapkan KPPU bisa jadi instrumen terbaik meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Sementara untuk anggota tim Pansel, selain Hendri Saparini, mereka terdiri dari Rhenald Kasali, Ine Minara S. Ruky, Paripurna P. Sugarda, Alexander Lay, dan Cecep Sutiawan. Keenam anggota tim Pansel ini dibentuk 8 Agustus lalu berdasarkan Keputusan Presiden No.96/P Tahun 2017.


ADITYA BUDIMAN

Advertising
Advertising

Berita terkait

Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

42 hari lalu

Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.

Baca Selengkapnya

PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

52 hari lalu

PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

PPATK dan KPPU memperkuat kerja sama penanganan kasus pencucian uang di transaksi merger dan akuisisi.

Baca Selengkapnya

KPPU Putuskan Kasus Penerapan Google Play Billing System ke Tahap Pemberkasan

1 Desember 2023

KPPU Putuskan Kasus Penerapan Google Play Billing System ke Tahap Pemberkasan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan untuk melanjutkan kasus penerapan Google Play Billing System ke tahap pemberkasan.

Baca Selengkapnya

KPPU Endus Dugaan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Industri Ekspedisi

25 September 2023

KPPU Endus Dugaan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Industri Ekspedisi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku tengah memeriksa industri ekspedisi karena dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Baca Selengkapnya

KPPU Denda PT Len Rp 6 M karena Kasus Tender Persinyalan Kereta Api Bogor-Cicurug

15 Agustus 2023

KPPU Denda PT Len Rp 6 M karena Kasus Tender Persinyalan Kereta Api Bogor-Cicurug

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Len Industri (Persero) melanggar UU tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan didenda Rp 6,056 miliar.

Baca Selengkapnya

Digugat Salim Ivomas Pratama soal Putusan Kasus Minyak Goreng, Ketua KPPU: Kami Tetap Fight

11 Juni 2023

Digugat Salim Ivomas Pratama soal Putusan Kasus Minyak Goreng, Ketua KPPU: Kami Tetap Fight

Salah satu perusahaan yang diputuskan bersalah dalam kasus monopoli minyak goreng oleh KPPU, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, menggugat lembaga negara tersebut.

Baca Selengkapnya

KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

11 Mei 2023

KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkirakan tagihan rafaksi atau utang pemerintah terkait minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

Baca Selengkapnya

KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

12 April 2023

KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menerbitkan peraturan baru mengenai penanganan perkara.

Baca Selengkapnya

Minyakita Masih Langka, KPPU: Produksinya Hanya 24 Persen dari Suplai yang Ditentukan

31 Maret 2023

Minyakita Masih Langka, KPPU: Produksinya Hanya 24 Persen dari Suplai yang Ditentukan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan kelanjutan investigasinya ihwal kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita.

Baca Selengkapnya

Persaingan Usaha Tidak Sehat, Asosiasi: Darurat Peternak

23 Februari 2023

Persaingan Usaha Tidak Sehat, Asosiasi: Darurat Peternak

Asosiasi peternak yang berasal dari industri perunggasan menyerukan darurat peternak, karena persaingan usaha yang tidak sehat.

Baca Selengkapnya