TEMPO.CO, Jember - Presiden Joko Widodo mengungkapkan dana pemerintah daerah yang terparkir perbankan saat ini mencapai Rp 220 triliun. Dana tersebut saat ini tersimpan di bank umum dan bank pembangunan daerah.

Menurut Jokowi, dana itu ditunggu realisasinya oleh rakyat melalui belanja pemerintah daerah. "Kalau uang itu bisa beredar di pasar, bisa beredar di daerah, itu akan sangat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi," katanya, Minggu 13 Agustus 2017.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mencatat posisi simpanan pemerintah daerah di perbankan pada akhir Juni 2017 mencapai Rp 222,6 triliun. Dana tersebut terdiri atas giro, deposito, dan tabungan. "Jumlah tersebut lebih tinggi Rp 7,9 triliun dari posisi simpanan pemda di perbankan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 214,7 triliun," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo.

Adapun dana simpanan pemerintah provinsi saat ini mencapai Rp 72,98 triliun, relatif menurun dibanding posisi akhir pada Mei sebesar Rp 78,12 triliun. Tapi angka itu meningkat dibanding periode yang sama 2016, yang hanya Rp 52,52 triliun. DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan dana mengendap di perbankan sebesar Rp 19,09 triliun. Kemudian, Jawa Barat masih menyimpan Rp 7,9 triliun dan Jawa Timur Rp 5,08 triliun.

Di sisi lain, dana simpanan pemerintah kabupaten sebesar Rp 117,5 triliun, menurun ketimbang periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 128 triliun. Kabupaten Badung, Bali, menyimpan dana di perbankan terbanyak sebesar Rp 1,73 triliun. Berikutnya adalah Kabupaten Malang, dengan dana simpanan Rp 1.56 triliun.

Pada tingkat kota, agregat dana simpanan pemerintah daerah di perbankan sebesar Rp 32,12 triliun, juga menurun dibanding pada Juni 2016 yang mencapai Rp 34,13 triliun. Pemerintah Kota Surabaya masih menyimpan Rp 2,3 triliun, sedangkan Pemkot Cimahi Rp 1,84 triliun.

Pada semester kedua, Boediarso yakin pemerintah daerah mulai meningkatkan pelaksanaan kegiatannya, meski realisasi pendapatan daerah baru Rp 85,1 triliun. "Realisasi belanja daerah, baik belanja modal maupun belanja barang dan jasa, mulai meningkat," kata Boediarso.

PUTRI A. | ANTARA