Insentif Kendaraan Emisi Karbon Rendah Terbit Tahun Ini

Reporter

Jumat, 11 Agustus 2017 16:34 WIB

Gogoro Smartscooter, kendaraan bermotor sering kali disalahkan ketika isu lingkungan diangkat. Penyebabnya adalah emisi karbon dari gas buangan, namun gogoro menawarkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Dengan tenaga baterai Panasonic Lithium Ion 18650 dan terdapat 30 sensor yang akan memberi tahu pengguna jika salah satu bagian dari kendaraan terdapat bagian yang rusak. 6 Januari 2015. Popsci.com

TEMPO.CO, Tangerang -Pemerintah sedang menyusun aturan yang memuat insentif bagi munculnya kendaraan beremisi rendah atau low carbon emission vehicle. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan, mengatakan aturan itu keluar di tahun ini.

"Akan diatur di dalam Peraturan Menteri Perindustrian. Tahun ini akan keluar," kata Putu saat ditemui di ICE, BSD, Tangerang, Jumat, 11 Agustus 2017.

Putu menuturkan insentif yang akan diberikan berupa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang lebih rendah. Alasannya aturan soal LCEV ini memang belum ada, dan selama ini semua kendaraan dianggap sama.

Nantinya, kata Putu, kendaraan yang emisinya rendah akan memiliki pajak PPnBM yang juga rendah. Begitu pun soal kandungan lokal atau TKDN, semakin besar TKDN maka PPnBM juga akan makin rendah.

Pemerintah menargetkan pada 2025 sekitar 20 persen kendaraan merupakan low carbon emission vehicle. Angka ini berarti sekitar 400 ribu unit kendaraan karena target produksi mobil di tahun yang sama adalah 2 juta unit.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat membuka pameran GIIAS kemarin mengatakan regulasi soal LCEV masih dibicarakan antara pihaknya dan Kementerian Keuangan. Ia optimistis hal ini bisa segera diselesaikan oleh pemerintah.

Menurut Airlangga di dalam konsep kendaraan beremisi rendah di dalamnya termasuk kendaraan hybrid dan electric vehicle. Ia melihat kendaraan hybrid sepertinya bisa lebih dahulu diproduksi, karena tidak membutuhkan tambahan infrastruktur.

Airlangga melihat pengembangan mobil listrik tentu memerlukan tambahan infrastruktur. Misalnya seperti fasilitas charging dan ia menjelaskan jika di luar negeri fasilitas ini banyak bekerja sama dengan pemerintah daerah.


DIKO OKTORA

Berita terkait

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

10 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

56 hari lalu

Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G mulai dipromosikan. Gawai ini termasuk kelas menengah, namun fiturnya lengkap dan mumpuni.

Baca Selengkapnya

Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

57 hari lalu

Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

Setelah empat tahun vakum, Gaikindo kembali adakan Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024. Apa yang menarik?

Baca Selengkapnya

TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

21 Februari 2024

TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

TMMIN menerima penghargaan Lighthouse Industry 2024 setelah dianggap berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri otomotif.

Baca Selengkapnya

Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

17 Januari 2024

Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

Sekarang, sudah banyak orang yang menjual iPhone bekas. Sebelum membeli, sebaiknya cek IMEI iPhone apakah terdaftar atau tidak.

Baca Selengkapnya

Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

9 Januari 2024

Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bakal memanggil Kementerian Perindustrian dan PT Indonesia Tsingshan Stainless Stell (ITSS).

Baca Selengkapnya

Indef Sebut Investasi Sektor Industri Pengolahan Berpusat di Pulau Jawa

28 Desember 2023

Indef Sebut Investasi Sektor Industri Pengolahan Berpusat di Pulau Jawa

Ekonom Indef Riza Annisa Pujarama mengatakan ada ketimpangan realisasi investasi di sektor industri pengolahan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Dugaan Pelanggaran Kasus Ledakan Smelter Nikel Cina di Indonesia, Waskita Karya Lanjutkan PHK

26 Desember 2023

Terpopuler: Dugaan Pelanggaran Kasus Ledakan Smelter Nikel Cina di Indonesia, Waskita Karya Lanjutkan PHK

Terpopuler: Dugaan pelanggaran di kasus ledakan smelter nikel milik Cina di Indonesia, Waskita Karya berpotensi lanjutkan PHK karyawan.

Baca Selengkapnya

Smelter Nikel di Morowali Meledak, Kemenperin Minta Perusahaan Penuhi Hak Korban

24 Desember 2023

Smelter Nikel di Morowali Meledak, Kemenperin Minta Perusahaan Penuhi Hak Korban

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) minta PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) penuhi hak korban ledakan smelter nikel di Morowali.

Baca Selengkapnya

Tungku Smelter Meledak, Kementerian ESDM: Pengawasan Kepatuhan K3 Wewenang Kemenperin

24 Desember 2023

Tungku Smelter Meledak, Kementerian ESDM: Pengawasan Kepatuhan K3 Wewenang Kemenperin

Kementerian ESDM mengatakan bahwa pengawasan kepatuhan K3 industri smelter nikel wewenang Kementerian Perindustrian.

Baca Selengkapnya