Perbaiki Infrastruktur, Wali Kota New York Naikkan Pajak Jutawan

Reporter

Selasa, 8 Agustus 2017 17:00 WIB

New York. AP/Karly Domb Sadof

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota New York City, Bill de Blasio, mengumumkan rencana untuk menaikkan pajak orang kaya untuk membayar biaya perbaikan infrastruktur kota, sekaligus memperbaiki jaringan kereta bawah tanah yang mengalami gangguan.

Reuters mengabarkan, ini adalah langkah terakhir De Blasio dan Gubernur New York, Andrew M. Cuomo, untuk memperbaiki sistem angkutan massal yang kian memburuk.

Berkebalikan dengan rencana untuk mendongkrak beban pajak orang kaya, pemerintah New York City akan memberlakukan ongkos MetroCards setengah harga untuk warga berpenghasilan rendah. De Blasio mengatakan kebijakan bernama “pajak jutawan” ini akan diumumkan pada awal pekan ini dan segera berlaku agar pemerintah bisa membayar biaya perbaikan angkutan massal seperti kereta bawah tanah dan bus.

“Daripada mengejar tagihan dari keluarga kelas pekerja yang sudah merasakan tekanan atas buruknya layanan dan kenaikan tarif angkutan, kami meminta orang terkaya di kota kami untuk memberikan sedikit tambahan pemasukan,” kata De Blasio, kutip dari Koran Tempo edisi Selasa 8 Agustus 2017.

Simak: Ditjen Pajak Kesulitan Gali Pajak Kelompok Super Kaya

Namun rencana pajak baru ini masih memerlukan persetujuan dari parlemen Negara Bagian New York. Upaya ini ada kemungkinan terganjal, lantaran De Blasio dan Cuomo yang berlatar belakang Partai Demokrat harus menghadapi politikus Partai Republik yang mendominasi parlemen saat ini.

Sebagai langkah taktis, Kepala Eksekutif Metropolitan Transportation Authority (MTA) atau otoritas transportasi kota, Joseph J. Lhota, mengusulkan agar Wali Kota mengucurkan dana darurat untuk memperbaiki jaringan angkutan. “Kami memang perlu pendanaan jangka panjang. Namun perbaikan kereta tidak dapat menunggu kebijakan atau izin dari legislatif, yang mungkin baru terwujud tahun depan,” kata Lhota.

Lhota pun mengusulkan dana US$ 800 juta untuk perbaikan kereta bawah tanah dan meminta pemerintah negara bagian dan Wali Kota New York City untuk membagi hasil pajak jutawan nantinya secara merata. Bagi 800 ribu warga New York City yang hidup di ambang batas kemiskinan, layanan angkutan umum yang murah sangat penting. Untuk bepergian, selama ini mereka ditunjang oleh kartu khusus dengan beban ongkos separuh harga.

FERY F

Berita terkait

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

8 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

21 jam lalu

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?

Baca Selengkapnya

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

1 hari lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

3 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

8 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

9 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

9 hari lalu

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

22 hari lalu

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.

Baca Selengkapnya

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

23 hari lalu

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

30 hari lalu

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

Kejaksaan Negeri Medan menahan dan menetapkan dua mantan pejabat RSUP Adam Malik sebagai tersangka korupsi

Baca Selengkapnya