TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya sedang berusaha membenahi pungutan liar (pungli) yang ada di kementeriannya. Ia merasa berterima kasih jika Satuan Tugas Saber Pungli memberikan perhatian kepada kementeriannya.

"Terima kasih karena mendapatkan satu perhatian, dan sebagai kementerian yang menangani masyarakat banyak, pasti banyak masalah," kata Budi Karya saat ditemui di ruas tol Jagorawi, Jakarta, Jumat, 4 Agustus 2017.

Baca: Satgas Saber Pungli Rilis 7 Kementerian Paling Bermasalah

Budi Karya menuturkan pihaknya sedang menyelesaikan sejumlah pungli besar seperti yang terjadi di Samarinda, Surabaya, Medan, dan Jakarta. Pungli yang terjadi di tempat-tempat itu ditengarai mencapai ratusan miliar tiap tahunnya.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar telah menerima 31.110 laporan terkait pungli dari masyarakat, sejak dibentuk pada Oktober 2016 lalu. Ada sejumlah kementerian yang memiliki jumlah laporan paling banyak melakukan pungli.

Simak: Penyebab Kemendikbud Sebut Hanya Ada 10 Temuan Kasus Pungli

Kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, hingga TNI. Sebagian besar laporan pungli datang dari wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banteng, Lampung, dan beberapa wilayah strategis lain.

Menurut Budi Karya salah satu hal yang rawan pungli di kementeriannya adalah pembuatan buku pelaut. Modusnya berawal dari pelaut yang memiliki uang banyak, tapi tak memiliki waktu mengurus administrasi, sehingga memunculkan permintaan adanya pihak lain yang membantu melancarkan urusan ini. "Dia tidak ikutin, tahunya sudah diurus."

Selain di buku pelaut, sektor pelabuhan juga dianggap rawan pungli karena banyak pihak mencari penghidupan di sana. Menhub melihat ada upaya dari pihaknya dan masyarakat untuk membarikade agar akses masyarakat melakukan pungutan liar tak terjadi.

Budi Karya menjelaskan pembuatan buku pelaut kini sudah terdistribusi di semua tempat, di mana awalnya hanya di Jakarta. Begitu pun dengan pelaksanaan uji KIR yang sudah dibuka ke pihak swasta untuk melakukannya. "KIR kami tinggal stempel saja."

DIKO OKTARA