TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika menunggu komitmen Chief Executive Officer Telegram Pavel Durov. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, bila komitmen tersebut dijalankan, pemerintah akan mencabut blokir terhadap Telegram. "Kalau sudah selesai, ya, dibuka," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2017.

Simak: Blokir Telegram Dicabut Kominfo Pekan Ini, Asal...

Salah satu yang akan dilakukan Telegram usai bertemu dengan Rudiantara ialah membuat sistem sensor internal (self censoring). Dengan adanya sensor, diharapkan materi-materi yang mengandung terorisme bisa diblok. "Kalau masih ada yang lolos dan pasti ada yang lolos itu bagaimana mekanisme yang ditangani," ucapnya.

Dua hari lalu, Durov menemui Rudiantara. Dalam pertemuan itu, Telegram akan membuat channel khusus untuk langsung berkomunikasi dengan pemerintah. Durov juga bakal menyediakan moderator yang bisa berbahasa Indonesia.

Rudiantara secara khusus mengapresiasi kedatangan Durov ke Indonesia. Ia mengatakan pemerintah tengah mendorong tingkat layanan kepada perusahaan-perusahaan aplikasi dunia. Menurut dia, pemerintah punya kepentingan untuk menangkis konten-konten negatif, seperti terorisme dan pornografi.

"Ini bukan hanya Telegram. Saya ketemu Facebook kemarin, dan besok mau ketemu Google. Semua mau diundang," tuturnya.

Simak: Pavel Durov, Sosok Unik dan Kontroversial Pencipta Telegram

Di sisi lain, Rudiantara menilai, sebagai seorang pengusaha yang menjalankan bisnis di Indonesia, tentu perusahaan-perusahaan tersebut mengharapkan adanya stabilitas di semua aspek, terutama keamanan. "Kalau mereka tidak concern soal itu, mereka bukan mau bisnis. Ya, begitu saja," katanya.

Kementerian tidak memberikan tenggat kepada Telegram untuk meningkatkan layanannya di Indonesia. Rudiantara mengatakan hal itu tergantung Telegram. "Semakin cepat, semakin bagus. Ini kan untuk kepentingan Pavel," ujarnya.

ADITYA BUDIMAN