Menteri KKP Susi Pudjiastuti (kiri) menyerahkan draft RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan kepada Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron (kanan) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 3 Maret 2016. RUU ini akan menunggu sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Probolinggo - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengingatkan pemerintah sejak empat bulan lalu ihwal bahan baku di pabrik-pabrik garam sudah mulai tidak ada. Hal ini dinyatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron dalam kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Perikanan Probolinggo, Selasa 1 Agustus 2017.
"Sedangkan produksi garam dalam negeri terganggu karena memang musim hujannya panjang," kata Herman. Rencana pemerintah akan mengimpor garam, Herman memahami cara pemerintah untuk melakukan penambahan ketersediaan garam di pasar. Sedangkan impor ditutup karena pemerintah memang reorientasi pembangunan terhadap bagaimana produksi garam rakyat bisa diangkat.
"Karena garis pantai kita panjang, kualitasnya juga tidak kalah, hanya tinggal cara dan teknologi yang mana yang bisa menyamai terhadap produksi garam dari luar negeri," katanya.
Situasi kelangkaan garam sudah terjadi saat ini dan tentunya harus dicari solusinya. "Pertama pabrik garam itu kebutuhannya harus ditutup dulu, tetapi harus dihitung dengan pasti," kata Herman. Kalau ijin impor 75 ribu ton itu sudah terbit, kata dia, tentu tidak harus utuh 75 ribu ton seluruhnya masuk.
"Tetapi harus dihitung berapa sesungguhnya proporsional yang bisa dipenuhi oleh impor dan berapa besar yang bisa dipenuhi dari hasil petani Indonesia," ujarnya. Menurutnya, hitungan secara detail harus dilakukan, jangan sampai petani garam yang menanggung derita.
Politikus Partai Demokrat ini yakin jika perhitungan dilakukan secara tepat, tidak perlu lagi impor garam bahkan suatu saat bisa ekspor garam. Jawa Timur juga siap untuk itu juga Probolinggo karena merupakan daerah penghasil garam. Sebelumnya, pemerintah memutuskan mengimpor garam konsumsi 75 ribu ton, yang rencananya didatangkan pada 10 Agustus mendatang.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menuturkan ini merupakan situasi khusus dan mendesak. Direktur Produksi PT Garam Budi Sasongko mengatakan industri kecil dan menengah yang menjadi sasaran impor garam konsumsi adalah yang berkapasitas di bawah 5 ton. Sejumlah daerah menjadi sasaran, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
