TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mempertanyakan persoalan mahalnya harga garam yang semakin mencekik konsumen. Harga garam, yang semula hanya Rp 5.000 per bungkus, melonjak menjadi Rp 12 ribu per bungkus.

“Di saat kenaikan harga komoditas lain, tentu makin menambah beban pengeluaran masyarakat sebagai konsumen,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Agustus 2017.

Tulus menilai mahalnya harga garam menjadi ironi bagi Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Seharusnya, kata Tulus, Indonesia menjadi negeri dengan pasokan garam yang melimpah ruah. “Bahkan tidak hanya untuk konsumsi lokal atau nasional, tapi juga mampu memasok bagi kebutuhan ekspor,” ucapnya.

BACA: Garam Langka, Bagaimana Pengaruhnya terhadap Inflasi Juli?

Menurut Tulus, Indonesia justru menjadi negeri dengan peringkat ke-35 di dunia untuk produksi garam dengan hanya memproduksi 700 ribuan ton per tahun. Tulus menuturkan rendahnya produksi garam di Indonesia disebabkan beberapa faktor. Pertama, lahan produksi garam tidak bertambah secara signifikan. “Bahkan, karena pertimbangan ekonomi, lahan garam di Gresik dikonversi menjadi lahan industri,” tuturnya.

Kedua, Tulus menuturkan produksi garam nasional hanya mengandalkan petani garam rakyat. Sedangkan di sejumlah negara dikelola dalam skala korporasi. Ketiga, alasan cuaca atau iklim selalu dijadikan pemerintah sebagai sebab gagal panen. Padahal, kata Tulus, kendala cuaca di sejumlah negara sudah bisa diatasi dengan teknologi.

BACA: Garam Langka, Salah Siapa?

“Sehingga masa produksi garam lebih lama. Dengan fakta yang demikian, maka pantaslah jika 100 persen kebutuhan garam industri dengan kadar NaCl di atas 97 persen masih impor,” katanya.

Tulus mencurigai mahalnya harga garam hanyalah trik untuk justifikasi menaikkan kuota impor garam. Hal tersebut terbukti pada saat Kementerian Perdagangan menyatakan mengeluarkan izin impor. Tulus menduga ada mafia garam, baik dari importir maupun distributor besar, yang memanfaatkan situasi ini.

“Kami mendorong pemerintah mengatasi kenaikan dan kelangkaan garam dengan meningkatkan produksi garam nasional, berikan insentif pada petani garam. Menyediakan harga pangan yang terjangkau, termasuk garam, adalah tugas dan tanggung jawab negara,” ujarnya.


LARISSA HUDA