TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan ada 5 inovasi utama dalam akselerasi pembangunan proyek infrastruktur guna meningkatkan daya saing Indonesia.

Inovasi itu antara lain kerangka hukum dan perundangan yang kondusif, inovasi pembiayaan dan pendanaan pembangunan infrastruktur, kepemimpinan yang kuat, koordinasi antar lembaga yang solid, dan juga penerapan hasil penelitian dan teknologi terbaru.

"Infrastruktur yang kita bangun saat ini berdasarkan kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan. Selama tiga tahun kita kerja keras telah membuat ranking pelayanan. Infrastruktur kita kini berada di urutan 60 pada tahun 2017," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Juli 2017.

Baca: Sri Mulyani Ungkap Penyebab Infrastruktur Indonesia Tertinggal

Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah telah memberi dampak positif terhadap peningkatan daya saing Indonesia. Berdasarkan riset Infrastructure Competitiveness Index Tahun 2017, Indonesia berada pada peringkat 60, atau naik dari peringkat 62 tahun 2016 dan peringkat 72 tahun 2015 dalam pelayanan infrastruktur.

Faktor lain dalam percepatan proyek infrastruktur adalah soal pendanaan. Akselerasi terjadi melalui penyederhanaan prosedur tender/pengadaan. Pemerintah juga membuka kesempatan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini mengingat kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam pembiayaan infrastruktur.

Untuk kebutuhan infrastruktur setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 4.796, triliun. Perinciannya sebesar Rp 1.978,6 triliun atau 41,3 persen berasal dari APBN dan APBD, lalu Rp 1.066,2 triliun atau 22,2 persen dari BUMN, dan sebesar Rp 1.751, 5 triliun atau 36,5 persen berasal dari swasta dengan berbagai skema pendanaan.

Baca: Pembangunan Infrastruktur Jalan Terus

Selain memberikan kemudahan dalam investasi, pemerintah juga memberikan dukungan dan jaminan seperti dana talangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Availability Payment, Viability Gap Fund, serta penugasan langsung kepada BUMN, dan baru alternatif terakhir menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Faktor ketiga dalam akselerasi pembangunan adalah soal kepemimpinan yang kuat. “Indonesia beruntung memiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi), beliau turun langsung ke lapangan setidaknya dua kali, yang membuat saya sebagai Menteri harus mengecek setidaknya empat kali, dan Dirjen delapan kali untuk memastikan pekerjaan cepat selesai. Semua dilakukan dalam ritme ‘Rock n Roll’, bukan lagi ritme Bengawan Solo," ucap Menteri Basuki.

Percepatan pembangunan menurut Basuki juga terjadi karena koordinasi antar lembaga yang sangat intens. Pada 2016, pemerintah telah membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P)/Daerah (TP4D). Di dalam tim tersebut termasuk Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Faktor kelima untuk mempercepat proyek infrastruktur adalah dukungan riset dan pengembangan, yang meliputi penggunaan material precast dan prefabrikasi, serta penerapan teknologi terbaru dalam sektor konstruksi.

DESTRIANITA