Pajak Pertambangan Tumbuh 50 Persen di Semester I

Reporter

Jumat, 14 Juli 2017 15:23 WIB

Truk pengangkut galian tambang di tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia, 2000 .Rully Kesuma/ TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Yon Arsal berujar penerimaan pajak di sebagian besar sektor tumbuh signifikan pada semester I 2017. Pertumbuhan tertinggi terjadi di pajak pertambangan dan penggalian, mencapai 50 persen.

"Sementara itu, industri pengolahan tumbuh 15 persen dan perdagangan tumbuh 14,8 persen," kata Yon di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2017.

Menurut Yon, ketiga sektor tersebut merupakan sektor unggulan yang menjadi penentu penerimaan Ditjen Pajak. Dia optimistis, apabila dalam sisa enam bulan ini penerimaan pajak di ketiga sektor tersebut tetap tumbuh, target penerimaan pajak dalam APBN 2017 bisa tercapai.

Baca: Menkeu Tingkatkan Target Penerimaan Pajak Rp 20 Triliun

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteadi berujar, dengan tumbuhnya penerimaan pajak, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tren yang positif. "Menarik pajak itu tergantung pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak ada pertumbuhan, kita juga nggak akan ngawur narik pajaknya."

Menurut Ken, pajak impor yang naik menunjukkan industri pengolahan mulai menggeliat. Apabila industri pengolahan tumbuh, Ken berujar, ekspor akan naik. "Tapi kita harus me-manage restitusi karena biasanya ketika ekspor naik restitusi ikut naik," kata Ken.

Simak: Sri Mulyani Bidik Penerimaan Pajak Tumbuh 16,8 Persen

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal berujar penerimaan pajak pada semester I mencapai Rp 510,24 triliun atau tumbuh 10,37 persen. Perolehan tersebut mencapai 39,02 persen dari target dalam APBN 2017 sebesar Rp 1.307,64 triliun.

"Kalau dikeluarkan PPh (pajak penghasilan) migasnya, penerimaan pajak masih tumbuh 8,2 persen," kata Yon. Pada semester I, menurut Yon, penerimaan pajak tanpa PPh migas mencapai Rp 482,66 triliun atau 37,95 dari target APBN 2017 sebesar Rp 1.271,70 triliun.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

11 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

41 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

44 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

52 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya