Ditjen Pajak Perintahkan Satu Penunggak Disandera Setiap Hari  

Reporter

Editor

Setiawan

Jumat, 14 Juli 2017 15:20 WIB

Pegawas Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Makassar memasang spanduk penunggak pajak didepan hotel Anugrah, Jalan Pengayoman, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (28/5). TEMPO/Muhtar

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan telah memerintahkan semua kantor pajak pratama (KPP) menyandera para penunggak pajak dalam rangka memenuhi target penerimaan pajak. Saat ini terdapat 341 KPP di seluruh Indonesia.

Baca: Disandera 16 Jam, EB Lunasi Tunggakan Pajak Rp 2,3 Miliar

"Saya perintahkan semua KPP setiap hari harus ada satu penunggak pajak yang ditangkap, disandera," kata Ken di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2017.

Ken berujar target penerimaan pajak tidak akan tercapai apabila otoritas pajak tidak melakukan penegakan hukum. Karena itu, apabila langkah penyanderaan tidak membuat para penunggak pajak membayar utang pajaknya, Ken ingin mereka diisolasi di Nusakambangan.

Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, semalam, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah meningkatkan target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 20 triliun. Direktorat Jenderal Pajak diminta bekerja lebih keras sehingga shortfall pajak (realisasi lebih rendah daripada target yang ditetapkan dalam APBN) bisa berkurang Rp 30 triliun.

Baca: Selama 2016, Pajak Sudah Menyandera 59 Orang

Sri Mulyani optimistis target itu tercapai karena realisasi penerimaan pajak semester pertama 2017 cukup baik. Penerimaan perpajakan hingga semester pertama mencapai Rp 571,9 triliun atau tumbuh 9,6 persen. Pada semester pertama 2016, penerimaan perpajakan hanya Rp 522 triliun atau tumbuh minus 2,4 persen.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

41 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

49 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya