Disandera 16 Jam, EB Lunasi Tunggakan Pajak Rp 2,3 Miliar  

Reporter

Jumat, 14 Juli 2017 13:18 WIB

Jcohs.org

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang penunggak pajak berinisial EB, 53 tahun, akhirnya membayar lunas tunggakannya setelah disandera selama 16 jam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, Jakarta Pusat. Rabu lalu, EB ditangkap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak Kalimantan Timur dan Utara Samon Jaya mengatakan EB merupakan pemegang saham PT MMKU, perusahaan pertambangan emas dan perak yang beroperasi di Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Utang pajak EB untuk tahun pajak 2013, 2015, dan 2016 mencapai Rp 2,37 miliar.

Baca: Ditagih Pajak Rp 78 Miliar, Rajamohanan Mengakui Curhat Sana-sini

"Setelah disandera 16 jam, EB membayar tunggakan untuk pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), serta pajak orang lain yang tidak dipungut. Selain itu, yang bersangkutan membayar biaya sandera Rp 11 juta," kata Samon di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2017.

Direktur Pemeriksaan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji berujar penyanderaan terhadap penunggak pajak EB terpaksa dilakukan setelah berbagai upaya penagihan ditempuh, termasuk surat teguran, surat paksa, dan penyitaan. "Sandera adalah upaya terakhir setelah tidak komitmen dari yang bersangkutan," tuturnya.

Simak: Nunggak Pajak, Pengusaha Ini Disandera di Nusakambangan

Selama 2017, Ditjen Pajak telah menyandera 46 penunggak pajak agar segera membayar utang pajaknya. Targetnya, 66 penunggak pajak akan dikejar tahun ini agar mereka segera membayar tunggakannya. "Kalau masih tidak membayar juga, kami bawa ke Nusakambangan," ujar Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen Pemasyarakatan Ilham Djaya mengapresiasi penyanderaan tersebut. "Hingga kini, hampir 90 persen sandera telah melakukan pembayaran. Tapi memang masih ada yang disandera, seperti di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Salemba," ujar Ilham.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

41 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

48 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya