Pemudik mencari gerbong kereta tambahan KA Pasundan Lebaran tujuan Surabaya di Stasiun Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat, 21 Juni 2017. Pada H-4 Lebaran, pemudik mulai memadati stasiun khusus kereta ekonomi ini. PT KAI memprediksikan jumlah pemudik kereta api sekitar 6,9 juta orang atau naik 4 persen dibanding tahun lalu yang akan dilayani oleh 379 rangkaian kereta. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia dan PT Djakarta Lloyd pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.
Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengatakan pihaknya ingin mendapat penjelasan lebih mendalam mengenai suntikan dana tersebut. "Komisi VI bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepakat melakukan pendalaman mengenai usulan PMN untuk BUMN dalam rapat dengar pendapat untuk selanjutnya akan diputuskan dalam rapat kerja berikut pada masa sidang V tahun 2016-2017," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.
Usulan PMN untuk kedua perusahaan pelat merah tersebut sebelumnya sudah disetujui Badan Anggaran (Banggar). Namun Wakil Ketua Komisi VI Bowo Sidik Pangarso menuturkan usulan tersebut belum diajukan ke Komisi VI alias melompati prosedur.
Bowo berujar pihaknya juga perlu berhati-hati mengkaji sebelum memberi persetujuan penyertaan modal. Terlebih jika melihat kondisi keuangan Djakarta Llyod.
Menurut Bowo, perusahaan tersebut hanya menjadi agen calo alias pihak ketiga. Pendapatannya hanya Rp 10 miliar per tahun, tapi utangnya mencapai Rp 1,3 triliun. "Kalau ini diberikan, bahaya. Ini masih harus dibahas supaya kita tidak salah bersama," ujarnya.
Mewakili Menteri BUMN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perusahaan tersebut dalam kondisi baik. Berdasarkan laporan Kementerian BUMN, Djakarta Lloyd sudah membukukan keuangan. Pemasaran dan penanganan tenaga kerja pun sudah membaik. "Pendapatannya bagus," ucapnya.
Namun Sri menyatakan dirinya hanya mewakili Menteri BUMN. Dia tidak berperan menelaah korporasi, kecuali makro, sebagai Menteri Keuangan. "Saya titip kepada Komisi VI, kalau memang harus ditolak, ya, tolak saja jika tidak feasible," tuturnya.
Kementerian BUMN mengajukan usulan penambahan PMN untuk PT KAI Rp 2 triliun tunai. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun prasarana dan sarana light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
Sedangkan PMN untuk Djakarta Lloyd Rp 379,3 miliar dalam bentuk nontunai. Anggaran akan disalurkan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan sehingga ekuitas menjadi positif.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
1 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
