TEMPO.CO, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta menyepakati pembagian participating interest atau saham partisipasi di blok minyak dan gas Offshore North West Java (ONWJ) yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi. “Pembicaraan soal saham partisipasi berjalan lancar, paling lancar di antara provinsi lain,” kata Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, di Gedung Sate, Bandung, seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Selasa 11 Juli 2017.

Menurut Heryawan, saham partisipasi membuat pemerintah daerah bukan hanya menjadi penonton dalam kegiatan operasi migas. “Tahun depan kami sudah mulai menghitung berapa dividen yang diperoleh masing-masing daerah,” kata dia.

Simak: Gandeng Rosneft, Pertamina Bangun Kilang Minyak

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Jawa Barat, Deny Juanda Puradimaja, merinci pembagian dari 10 persen jatah saham partisipasi Blok ONWJ. Rinciannya, pemerintah Jawa Barat sebesar 62,13 persen, DKI Jakarta 20,29 persen, Indramayu 4,71 persen, Subang 2,93 persen, Karawang 8,24 persen, dan Kabupaten Bekasi 1,70 persen.

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat, mengatakan tidak keberatan atas porsi saham tersebut. “Ini bentuk kesepahaman tanpa menonjolkan ego daerah. Toh, hasilnya juga dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan, subsidi, dan macam-macam,” kata dia, seraya berharap kesepakatan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, mengatakan kesepakatan antara Jakarta dan Jawa Barat akan menjadi contoh bagi daerah lain.

Dia mengatakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan membagi jatah saham partisipasi sebesar 10 persen untuk daerah di 10 blok kerja migas. “Ini bukan gratis, melainkan bayar. Bayarnya dipinjami oleh operator. Pemerintah daerah tidak keluar apa-apa untuk membeli, nanti membayar dengan hasil produksinya,” kata dia.

Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar, Begin Troys, mengatakan pembicaraan antara pemerintah Jawa Barat dan Jakarta mengenai pembagian saham partisipasi dimulai sejak April lalu. Begin mengatakan pemerintah Jawa Barat menunjuk PT Migas Hulu Jabar, sedangkan pemerintah Jakarta mempercayakan kepada PT Jakarta Propertindo untuk mencari kesepakatan pembagian saham partisipasi 10 persen.

Menurut Begin, pembicaraan antara pemerintah Jawa Barat dan empat kabupaten di wilayahnya sudah lebih dulu rampung sebelum negosiasi dengan PT Jakarta Propertindo. “Kabupaten Bekasi, Indramayu, Karawang, dan Subang sudah sepakat akan porsi serta bentuk kerja samanya. Kami bergabung dalam anak perusahaan PT Migas Hulu Jabar, yakni PPD (Perusahaan Perseroan Daerah) PT Migas Hulu Jabar ONWJ,” kata dia.

AHMAD FIKRI (BANDUNG) | FERRY FIRMANSYAH