Jokowi Minta Vietnam Perangi Pencurian Ikan  

Reporter

Senin, 10 Juli 2017 10:39 WIB

Presiden Joko Widodo saat tiba dalam acara KTT G20 di Hangzhou Exhibition Center, Hangzhou, Cina, September 4, 2016. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi pembicara utama sesi 2 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. REUTERS/Etienne Oliveau/Pool

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc membantu Indonesia memerangi pencurian ikan di perairan Tanah Air. Dalam pertemuannya bersama Nguyen, Jokowi juga berharap perundingan delimitasi wilayah dan zona ekonomi eksklusif Indonesia bisa segera rampung.

"Indonesia mengharapkan kerja sama Vietnam untuk memberantas illegal, unreported, and unregulated fishing. Saya mendorong agar suatu provisional agreement untuk wilayah klaim tumpang-tindih dapat dibuat sesuai dengan UNCLOS 1982," ujar Presiden dalam pertemuannya di sela-sela konferensi tingkat tinggi (KTT) G20, sebagaimana termuat di situs Setkab.go.id.

Jokowi mengatakan pencurian ikan merugikan Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pencurian masih terjadi di Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan lantaran 2.500 kapal asing masih menangkap ikan tanpa izin. Akibatnya, potensi perikanan Indonesia berkurang hingga 376.215 ton.

Baca:
Susi: Kapal Pemburu Harta Karun Diproses Hukum Polisi dan TNI AL
Di Eropa, Susi Pudjiastuti Beberkan Rahasia Atasi Pencurian Ikan

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Syarief Widjaja mengatakan sebagian besar kapal asing yang beroperasi di wilayah tersebut berasal dari Vietnam. "Sebagian besar berasal dari Vietnam. Banyak pencuri ini menggunakan kapal perorangan," tuturnya.

Potensi perikanan turut berkurang di daerah sekitar Selat Malaka dan Laut Andaman (WPP 571). Potensi perikanan di area ini turun 58.970 ton. Penurunan potensi, kata Syarief, terjadi lantaran masih banyak kapal nelayan Thailand dan Malaysia yang mencuri ikan. Bahkan kapal ini beroperasi hingga wilayah pantai barat Sumatera. Berkurangnya potensi produksi juga disebabkan oleh masih maraknya penggunaan cantrang oleh nelayan di pantai utara Sumatera, seperti Sibolga.

Kementerian Kelautan berjanji bakal terus menekan angka pencurian ikan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Syarief menuturkan pengawasan juga digelar bersama kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti mengatakan pemberantasan pencurian ikan membutuhkan kerja sama antarnegara, termasuk Vietnam. "Illegal fishing tidak akan selesai. Tangkap sini, lalu mereka geser sana. Tangkap di sana, mereka lari ke mana. Namanya juga pencuri," ujar Susi.

ROBBY IRFANY

Berita terkait

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

2 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

5 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi

Baca Selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

23 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.

Baca Selengkapnya

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

28 Februari 2024

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,

Baca Selengkapnya

Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

5 Februari 2024

Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

Nilai investasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia pada 2023 mencapai Rp 9,56 triliun. Cina menjadi investor asing terbesar Indonesia.

Baca Selengkapnya

Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

30 Januari 2024

Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

KKP telah menunjuk pengacara (lawyer) dalam penyelesaian kasus tersebut.

Baca Selengkapnya

Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

18 Januari 2024

Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

Aturan penangkapan ikan terukur terus dimatangkan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Eropa Terpecah karena Houthi, Dugaan Suap ke Pejabat RI Diungkap

14 Januari 2024

Top 3 Dunia: Eropa Terpecah karena Houthi, Dugaan Suap ke Pejabat RI Diungkap

Top 3 dunia adalah Eropa terpecah dalam serangan Houthi Yaman, AS mengungkap dugaan suap ke pejabat RI, hingga kapal tanker gunakan kru Cina.

Baca Selengkapnya

Dugaan Suap Perusahaan Jerman, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan

13 Januari 2024

Dugaan Suap Perusahaan Jerman, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan

Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diduga terima suap dari perusahaan asal Jerman. Ini tanggapan KKP.

Baca Selengkapnya

Wartawan Tempo Menang Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari

14 Desember 2023

Wartawan Tempo Menang Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari

Febriani, Wartawan Tempo juara pertama pada Kategori Cetak pada lomba Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (AJSB) 2023.

Baca Selengkapnya