TEMPO.CO, Jakarta - Pakar tata kota Nirwono Yoga mengatakan, meski wacana pemindahan ibu kota negara telah bergulir di pemberitaan, perencanaan konkret sampai saat ini belum terlihat. Seharusnya, jika mengarah kepada kebijakan, pemindahan Ibu Kota perlu diikuti oleh perencanaan yang matang dan transparan, karena dari proposal perencanaan itu harusnya diikuti oleh beberapa tahapan.

“Proposal dan rencana-rencana tadi dibicarakan dulu dengan Kementerian-kementerian terkait. Dengan Kementerian Pekerjaan Umum, bagaimana infrastruktur jalan dan gedungnya, berapa lama pembuatannya, berapa biayanya, itu harus jelas,” tutur Nirwono Yoga saat dihubungi Tempo, Jumat, 7 Juli 2017.

Dengan Kementerian Perhubungan, kata Nirwono, harus dibicarakan bagaimana soal pembangunan terminal, bandara, stasiun, dan sarana transportasinya. Adapun Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga harus memikirkan bagaimana mengantisipasi lahan yang akan dibangun tersebut agar terlebih dahulu dikuasai negara untuk mengendalikan spekulan tanah.

Lalu Kementrian Keuangan juga perlu menyiapkan pendanaan. “Apakah kita punya dana untuk membangun sebuah kota, karena untuk bangun ibu kota baru itu butuh waktu 10-20 tahun, jadi kan harus ada kepastian pendanaan dulu,” ucap Nirwono.

Selanjutnya, kata Nirwono, bila kementerian telah solid satu suara, baru bicara dengan investor, apakah kota yang dipilih tersebut menarik untuk investasi? Menurut Nirwono, rata-rata pemerintah hanya mampu membiayai pembangunan sekitar 30 persen, sehingga 70 persennya itu didukung oleh masyarakat dan investasi dari swasta. “Kalau lokasi yang dipilih itu bagi swasta tidak menarik, maka bisa jadi tak hidup kotanya, tak ada investor yang mau menanamkan modal di kota itu,” tuturnya.

Pemerintah, lanjut Nirwono, juga perlu melibatkan DPR untuk diajak bicara bersama guna membahas payung hukum, yakni melakukan revisi Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, membentuk lembaga yang khusus dibentuk untuk dapat fokus bekerja, dan menyiapkan pendanaan. Karena hal itu terkait dengan kemungkinan pergantian kepemimpinan negara.

“Siapa yang berani menjamin kalau setelah 2019 ganti pemerintahan, usulan seperti ini bakal dilanjutkan atau dibatalkan. Ini yang menurut saya perlu dibicarakan. Lalu apakah lokasi itu udah dibicarakan belum dengan pemerintah daerah? Dengan masyarakat di situ? Jadi proses ini yang perlu kita siapkan,” kata dia.

DESTRIANITA