TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Property Watch menilai pemangkasan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 menjadi Rp 3,1 triliun, bertentangan dengan misi penciptaan perumahan rakyat sebagai proyek strategis nasional. CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan pemerintah justru memotong bantuan anggaran di saat peminat rumah murah meningkat tajam.

"Pemerintah tidak melihat perumahan rakyat sebagai program strategis. Kementerian terlalu bernuansa pembangunan fisik infrastruktur dan mengesampingkan perumahan yang seharusnya dapat berjalan bersama," kata Ali, Jumat, 7 Juli 2017.

Simak: 20 Proyek Strategis Nasional Selesai Dibangun

Berdasarkan riset IPW, peminat rumah FLPP meningkat pesat pada triwulan kedua 2017 di tengah perlambatan pasar properti. Jumlah unit yang terjual di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Banten mayoritas merupakan segmen di bawah Rp 300 juta. Di mana, sebesar 45 persennya didominasi oleh perumahan FLPP dan dinilai mencapai titik tertinggi dalam setahun terakhir.

Selain itu, kata ALi, proyek-proyek perumahan FLPP rata-rata terjual 50-100 unit per bulan. "Ini bukti tingkat permintaan yang cukup tinggi di segmen ini," kata dia.

Pemerintah memotong subsidi bunga kredit program dari total Rp 15,8 triliun pada APBN menjadi Rp 13 triliun pada RAPBN Perubahan. Subsidi tersebut di antaranya mencakup bantuan bunga kredit perumahan yang turun Rp 1,7 triliun dan subsidi bantuang uang muka perumahan yang turun Rp 1 triliun. Sementara, alokasi FLPP tersisa Rp 3,1 triliun dari APBN induk Rp 9,7 triliun.

"Anggaran FLPP turun Rp 6,6 triliun di RAPBN-Perubahan 2017," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat rapat kerja penyampaian RAPBN-P 2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis lalu.

Menurut Ali, dana FLPP Rp 9,7 triliun seharusnya dapat membiayai sekitar 100 ribu unit rumah. Namun, pemerintah lebih fokus terhadap subsidi selisih bunga (SSB) Rp 3,7 triliun yang hanya dapat membiayai 400 ribu unit.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pengurangan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah diperhitungkan secara matang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan PT. Bank Tabungan Negara Tbk.

Perhitungan ini dilakukan berdasarkan realisasi penyaluran subsidi hingga saat ini. "Kalau tidak perlu dipakai semua, kenapa harus ada. Kita basisnya pelaksanaan sampai saat ini. Tahun lalu itu termasuk tunggakan," kata Askolani.

Kendati demikian, Askolani optimistis pemangkasan subsidi tak menganggu program pembangunan rumah rakyat. "Tetap jalan, programnya utamanya dari subsidi selisih bunga. Itu akan dioptimalkan."

PUTRI ADITYOWATI