Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa tidak perlu dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Bambang, hal itu tidak ada korelasinya karena pemindahan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat dalam rangka mencari tempat administrasi pemerintahan. “Apa hubungannya? Ini kan pemerintah pusat memutuskan mencari pusat administrasi pemerintahan,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 5 Juli 2017.
Bambang menambahkan, Bappenas juga belum memutuskan detail mengenai hal tersebut karena semuanya masih berupa kajian. “Ya, DKI urusan DKI lah, ini masih dikaji,” katanya.
Bambang menuturkan kajian itu diharapkan dapat selesai pada akhir 2017 sehingga proses persiapan akan dimulai di awal 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menyiapkan detail engineering desainnya. “Persiapan untuk pemindahan bisa 4-5 tahun,” ujarnya.
Menurut Bambang, pembahasan juga akan melibatkan pihak-pihak terkait dan tidak menutup kemungkinan ada pendekatan ke pengusaha. “Pasti semua diajak ngomong, diajak bicara, tapi sekarang masih kajian, belum ada proposal resmi. (Pendekatan ke pengusaha) nanti kita lihat pemanfaatannya,” tuturnya.
