TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kajian pemindahan ibu kota yang saat ini sedang dikaji pemerintah akan diupayakan selesai sebelum atau di akhir 2017. Ia menuturkan, tahun depan pihaknya akan memulainya dengan persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi pemerintahan yang baru.
Dalam penyusunan itu, mereka juga akan duduk bersama DPR untuk pengkajian lebih lanjut. “Pasti, (duduk bersama DPR). Pasti harus ada produk hukumnya. Nanti dikaji lebih lanjut. (Komunikasi politik dengan DPR) itu nanti, bukan tugas saya. Tugas saya menyiapkan kajian,” ujar Bambang Brodjonegoro di Komplek Parlemen Senayan, Rabu, 5 Juli 2017.
Menurut Bambang, saat ini rencana pemindahan ibu kota masih dalam tahap pengkajian, termasuk penghitungan berapa kebutuhan pembiayaan dan bagaimana skema pembiayaan yang digunakan.
Namun ia meyakinkan bahwa dana yang digunakan untuk memindah pusat administrasi negara itu tak sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun ia belum dapat menyebutkan berapa biaya pasti yang dibutuhkan karena hal itu masih dalam tahap kajian.
“Kalaupun kita ingin memindahkan kota administrasi, tidak dengan memberatkan APBN. Kami akan cari skema di mana keterlibatan sektor swasta akan kami dorong, sehingga biaya yang dikeluarkan dari APBN akan sangat minimum,” tutur Bambang.
Ia menambahkan, meski tidak memberikan insentif, pihak swasta akan mau untuk mengelola tanah tersebut, karena pemerintah hanya akan mencari lokasi pemindahan di mana tanah tersebut milik pemerintah. Ia juga memastikan bahwa ibukota negara yang baru itu nantinya akan berada di luar Jawa, sesuai kajian lama sejak era Presiden Soekarno.
“Enggak usah insentif, masak (swasta) tanah enggak mau? Kami justru akan hanya mencari lokasi di mana kepemilikan tanah sudah ada di tangan pemerintah. Jadi kami tak akan melakukan kebijakan ini kalau pemeringtah harus membeli tanah atau mengganti rugi,” ucap Bambang.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menambahkan, meski peranan swasta dilibatkan, bukan berarti Indonesia akan melibatkan negara asing. Ia juga membantah wacana Cina dilibatkan dalam rencana pemindahan ibu kota. “Enggak ada urusan Cina ikut urus ibu kota kita. Enggak ada itu, kau pikir negeri ini miskin. Enggak ada Cina itu ikut urus campur ibu kota kita,” katanya.
