TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya tengah melakukan kajian mendalam terkait rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Targetnya kajian selesai 2017 sehingga pada 2018 sudah dimulai proses persiapan, dan penyiapan detail engineering desainnya.

“Persiapan untuk pemindahan, bisa 4-5 tahun,” ujar Bambang Brodjonegoro di Komplek Parlemen Senayan, Rabu, 5 Juli 2017.

Baca: Ketua Komisi II DPR Berharap Pemindahan Ibu Kota Dimulai 2018

Menurut Bambang, konsep pemindahan itu nantinya akan diterapkan seperti negara lain yang telah memisahkan pusat bisnis dan pusat pemerintahan di tempat berbeda. Ia mencontohkan Washington DC yang merupakan pusat pemerintahan Amerika Serikat, dengan pusat bisnisnya di kota New York.

“Arahan pak presiden ya dilakukan kajian lebih dalam, dan keinginannya agar kota yang dipilih nanti mencerminkan kota yang ideal buat indonesia,” tutur Bambang.

Baca: Gubernur Djarot: Kalau Ibu Kota Dipindah, Malah Lega Kita

Saat ini, kata Bambang, lokasi yang memungkinkan untuk pemindahan Ibu Kota adalah di Kalimantan. Namun ia meyakini usai pusat pemerintahan dipindah, tak lantas harga-harga kebutuhan di sana akan naik. “Enggak juga, kasihan orang Kalimantan dianggap mahal terus,” katanya.

Bambang menambahkan, pemindahan akan dilakukan untuk pemerintahan eksekutif sedangkan untuk DPR masih jauh dari pengkajian. Selain itu untuk bangunan tempat tinggal presiden tidak dibangun mewah layaknya istana negara. “Istananya kan istana yang tidak harus mewah, yang penting ada rumah tinggal presiden dan kantor presiden,” ucapnya.

DESTRIANITA