TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengajukan usulan penambahan pagu indikatif untuk alokasi anggaran 2018 sebesar Rp 150 miliar. Adapun dana itu sebesar Rp 144 miliar akan digunakan untuk program koordinasi dan sebesar Rp 6 miliar untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, jika pagu indikatif mereka disetujui, maka jumlah anggaran menjadi Rp 382,85 miliar, dan total anggaran seluruhnya menjadi Rp 533,16 miliar, lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp 506 miliar.

"Kami sudah berkirim surat ke Kementerian Keuangan juga sebesar Rp 150, di mana Rp 144 miliar untuk program koordinasi dan Rp 6 miliar untuk program manajemen dan lain-lain. Tapi belum disetujui. Kalau disetujui, maka pagu anggaran kami adalah Rp 533,16 miliar," kata Darmin Nasution dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang RAPBN 2018 di Ruang Badan Anggaran, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 14 Juni 2017.

Simak: Utang Naik Rp 17 Triliun, Menko Darmin: Masih Aman

Adapun kebutuhan anggaran Rp 150 miliar itu akan dialokasikan untuk pembiayaan enam program dari Kemenko Ekonomi, antara lain untuk satu peta kebijakan Indonesia atau one map policy. Menurut Darmin, peta kebijakan yang dimiliki saat ini tidak standar. One map policy saat ini pengerjaannya sudah berjalan sekitar satu tahun tiga bulan dan dikerjakan oleh BIG.

"Sekarang untuk Kalimantan 70 persenan sudah selesai, yang lain sedikit mungkin 60an persen. Kami akan selesaikan peta Indonesia, bukan sekedar google map. Peta ini di dalamnya akan tertuang HGU, apapun di dalamnya, tapi semuanua dibuat tematik, temanya ada 85 macam. Itu akan selesai di 2019," tutur Darmin.

Program kedua adalah untuk kebijakan pemerataan ekonomi. Darmin memaparkan, pada 2017 target pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, namun pihaknya optimistis bisa mencapai 5,2-5,3 persen, terlihat dengan perbaikan pengakuan yang ia terima dari lembaga internasional dan lembaga pemeringkat. Sedangkan berdasarkan kesepakatan dengan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, kemarin diputuskan bahwa pertumbuhan ekonomi 2018 ditargetkan pada kisaran 5,2-5,6 persen.

Simak: Darmin Kritik Masyarakat yang Masih Gemar Investasi Tanah

"Pertumbuhan ekonomi kita itu kualitasnya membaik. Karena pertumbuhan ekonomi juga ada pemerataan. Tidak banyak memang, tapi tidak mudah menurunkan ketimpangan (gini rasio), kemiskinan, pengangguran dan inflasi," ujar Darmin.

Program lainnya yang akan dilakukan melalui anggaran ini antara lain untuk pencapaian target SNKI dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia dan OJK, lalu menciptakan stabilitas harga pangan, dan pencapaian target kawasan ekonomi khusus. "Sekarang kami sedang ubah Perpresnya. Ada yang sudah selesai, ada tambahan, ada yg sudah didrop. Jadi 2018, adalah batas akhir kami yakin dia bisa mulai bangun. Proyek strategis yg sedang diproses Perpresnya dan ditambah 2 program, yaitu program listrik dan pesawat N245," ucap Darmin.

Selain itu, penambahan anggaran juga akan dipakai untuk pemeliharaan dan operasional penggunaan gedung Ali Wardana.

DESTRIANITA