Pusat Informasi Harga Pangan Nasional Resmi Diluncurkan

Reporter

Editor

Setiawan

Senin, 12 Juni 2017 12:39 WIB

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kedua kiri) meninjau stan yang menjual bawang putih ketika pembukaan Pasar Murah Ramadan Berbagi di area parkir Kementerian Perdagangan, Jakarta, 7 Juni 2017. Berdasarkan data harga kebutuhan pokok selalu naik menjelang Lebaran. ANTARA/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia dan pemerintah resmi meluncurkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional. Sistem tersebut akan mendukung pengendalian inflasi pangan melalui ketersediaan data informasi pangan yang akurat, mulai produksi, pasokan stok, hingga harga di tingkat konsumen.

Baca: Harga Pangan Bergejolak, Polri Bentuk Satgas Khusus

"Menindaklanjuti arahan Presiden, dikembangkan sistem informasi pangan yang sekaligus berfungsi sebagai sistem koordinasi kebijakan pengendalian harga pangan yang disebut PIHPS dalam skala nasional," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Kompleks BI, Jakarta, Senin, 12 Juni 2017.

Menurut Agus, PIHPS dimaksudkan sebagai rumah bagi data harga pangan daerah, alat monitoring harga, koordinasi kebijakan, serta sarana untuk memperluas akses informasi harga bagi masyarakat. "Informasi PIHPS fokus pada sepuluh komoditas dengan 21 varian yang paling sering menjadi sumber tekanan inflasi," ucapnya.

Agus berujar, sepuluh komoditas tersebut memiliki bobot lebih dari 50 persen dalam inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food. Artinya, inflasi volatile food dapat ditekan apabila BI bersama pemerintah berhasil mengendalikan harga sepuluh komoditas tersebut.

Saat ini, menurut Agus, data dalam PIHPS dikumpulkan melalui survei langsung di 164 pasar tradisional dari 82 kota sampel inflasi. Pada 2017, direncanakan akan ditambah data dari survei langsung di pasar modern dari 52 kota sampel inflasi dan data dari pedagang besar. "Diharapkan pada semester kedua 2017 sudah dapat dipublikasikan."

Tahun depan, Agus menambahkan, BI akan mengembangkan data di tingkat produsen untuk sepuluh komoditas yang sama. "Selain melakukan perluasan jenis data, tim teknis tengah mengkaji untuk melengkapi fitur dengan fitur transaksi komoditas pangan antar-produsen dan konsumen secara online untuk memperpendek rantai niaga barang," ucapnya.

Agus berharap, PIHPS dapat menambah referensi bagi publik guna memperoleh informasi pangan. "Dengan semakin luasnya akses informasi pangan bagi pelaku ekonomi, secara bertahap gejolak harga yang bersumber dari sisi pasokan akan semakin rendah seiring dengan semakin rasional dan efisiennya masyarakat," katanya.

Baca: Pantau Harga Pangan, Kementan Siapkan Posko di ...

Selain itu, menurut Agus, kekayaan informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk strategi perumusan kebijakan pembangunan kedaulatan pangan nasional dan strategi pengembangan infrastruktur konektivitas antardaerah. "Di BI, data PIHPS telah dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan akurasi proyeksi inflasi."

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

3 jam lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

5 jam lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

18 jam lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

1 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

3 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

3 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

3 hari lalu

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 32 poin ke level Rp 16.187 per dolar AS dalam perdagangan hari ini.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

3 hari lalu

Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

BI menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen berdasarkan hasil rapat dewan Gubernur BI yang diumumkan pada Rabu, 24 April 2024.

Baca Selengkapnya

IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

3 hari lalu

IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore, ditutup turun mengikuti pelemahan mayoritas bursa saham kawasan Asia.

Baca Selengkapnya

Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

3 hari lalu

Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

BI mengungkapkan uang beredar dalam arti luas pada Maret 2024 tumbuh 7,2 persen yoy hingga mencapai Rp 8.888,4 triliun.

Baca Selengkapnya