Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan inspeksi ke pasar beras Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu, 13 Mei 2017. TEMPO/Diko Oktara
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan mengumumkan Badan Pangan Nasional setelah Hari Raya Idul Fitri. "Kami dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," ucapnya seusai rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), dan Kepolisian Republik Indonesia di ruangan Komisi IV DPR, Rabu, 7 Juni 2017.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional untuk menstabilkan harga pangan strategis sekaligus memberantas praktik kartel. "Pembentukan Badan Pangan Nasional diharapkan bisa memberantas praktik kartel di sektor perdagangan, dan ini sudah menjadi amanat undang-undang," kata anggota Komisi VI DPR, Eka Sastra, seperti rilis yang dikutip Antara, Rabu, 7 Juni 2017.
Menurut Eka, banyak variabel yang terkait dengan naik-turunnya harga pangan strategis, yang semuanya tidak bisa diawasi sepenuhnya pemerintah sehingga perlu ada badan yang berfokus menanganinya. Karena itu, politikus Partai Golkar itu menginginkan Kementerian Perdagangan segera mengoordinasikan hal tersebut dengan sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian.
Sedangkan terkait dengan Bulog, Eka berharap lembaga tersebut dapat diperkuat karena dinilai telah mengalami pelemahan semenjak tugasnya direduksi hanya untuk menangani beras. "Saya menegaskan mungkin sebaiknya kita mengembalikan dan meningkatkan peran Bulog sebagai salah satu lembaga pengendali harga yang tidak hanya berfokus pada beras, tapi juga beberapa komoditas, yang tentu saja dengan komponen berbeda," ucapnya.
