TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menerbitkan surat utang senilai total Rp 2 triliun dengan kupon yang ditawarkan 7,2 persen-8,5 persen. Surat utang itu terdiri dari obligasi konvensional senilai Rp 1,6 triliun dan sukuk ijarah (surat utang syariah) Rp 400 miliar.

Penerbitan surat utang itu merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi dengan target dana Rp 10 triliun yang terdiri dari obligasi konvensional Rp8 triliun dan sukuk ijarah Rp 2 triliun.

Obligasi itu terdiri dari tiga seri di mana seri A bertenor 5 tahun dengan indikasi kupon 7,2 persen-7,7 persen, seri B bertenor 7 tahun dengan indikasi kupon 7,5 persen-8,1 persen dan seri C bertenor 7,95 persen-8,5 persen. Pelaksana penjamin emisi penerbitan obligasi itu antara lain PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT IndoPremier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengatakan, penerbitan obligasi itu untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sekitar Rp 100 triliun pada 2017. "Dari dana internal kami bisa separuh," katanya dalam konferensi pers, Selasa, 6 Juni 2017.

Menurutnya, selain dari penerbitan obligasi, perusahaan mendapatkan sumber pendanaan lain dari pinjaman perbankan, pinjaman lembaga keuangan multilateral hingga penerbitan surat utang global. Sarwono mengatakan, PLN telah menerbitkan obligasi global US$2 miliar beberapa waktu lalu.

Dana hasil penerbitan obligasi itu akan diginakan oleh perseroan untuk investasi pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia. Obligasi ini akan ditawarkan dalam masa penawaran awal yang berlangsung sejak Selasa, 6 Juni 2017, sampai Kamis, 15 Juni 2017.

BISNIS.COM