Menteri Pariwisata, Arief Yahya dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, setelah menandatangani perjanjian kerjasama antara kedua kementerian untuk pengembangan wisata bahari nusantara di Jakarta, 7 Februari 2017. TEMPO/Richard Andika Sasamu
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengusulkan sebuah gerakan nasional untuk menyelesaikan permasalahan sampah, terutama di lokasi dan taman nasional yang menjadi destinasi wisata bahari di Tanah Air.
Dengan 9 juta ton sampah dibuang ke laut setiap tahunnya, Indonesia menjadi negara penyumbang sampah plastik di laut yang terbesar kedua di dunia setelah Cina.
"Ini sudah kategori gawat darurat. Kami usulkan untuk diadakan gerakan nasional di bawah koordinasi Menko Maritim untuk menangani masalah ini," ujar Arief dalam peluncuran buku fotografi "The Magnificent Seven: Indonesias Marine National Parks" oleh KLHK dan UNDP di Jakarta, Jumat 2 Juni 2017.
Persoalan sampah disebutnya menjadi tantangan serius dalam upaya Kementerian Pariwisata meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, terutama wisatawan asing.
"Kami sudah menarik banyak wisatawan dari Cina ke Taman Nasional Bunaken tetapi ternyata di sana buruk sekali banyak sampah. Ini membuat program pengembangan dan pengelolaan wisata kita menjadi tidak berkelanjutan," ucap Arief.
Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan keberagaman kekayaan laut, Indonesia sejatinya memiliki potensi wisata bahari yang lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia.
Namun karena berbagai kendala termasuk diantaranya regulasi dan sampah, devisa yang dihasilkan Indonesia dari wisata bahari hanya USD 1 miliar atau seperdelapan dibandingkan devisa yang dihasilkan Malaysia melalui wisata baharinya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki bukan hanya persoalan fisik seperti sampah tetapi juga manajemen dan sistem di taman-taman nasional.
Untuk meningkatan manajemen dan sistem tersebut, KLHK telah menambah anggaran untuk pengelolaan di tujuh taman nasional laut dari Rp 60 miliar menjadi sekitar Rp 180 miliar.
"Anggaran tersebut tidak termasuk untuk marine debris. Kita lebih mengandalkan gerakan masyarakat karena dalam hal persampahan justru denyut di masyarakat yang paling kuat," kata Siti.
Dukungan dari masyarakat dan para aktivis lingkungan dalam penanganan sampah disebutnya semakin besar, dinilai dari peningkatan jumlah LSM yang mengikuti gerakan pungut sampah setiap tanggal 25 Februari.
"Saat saya memulai kegiatan memungut sampah di Bunaken pada 2015 hanya sekitar 20 LSM dari 8 pemda yang ikut. Tetapi tahun ini jumlahnya sudah meningkat menjadi sekitar 9.000 LSM," ucap Siti.
