Bisnis Makin Berkembang, KPPU Buka 4 Kantor Perwakilan Akhir 2017

Sabtu, 3 Juni 2017 07:30 WIB

Logo Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). kppu.go.id

TEMPO.CO, Bandung - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana membuka 4 kantor perwakilan guna memaksimalkan pengawasan usaha di beberapa kota besar Indonesia. Beberapa daerah tersebut dipilih karena dinilai perekonomiannya terus tumbuh namun masih minim pengawasan dalam persaingan usahanya.

"Memang kita di KPPU sedang merencanakan untuk membuat kantor perwakilan baru. Di Bandung kita sudah pikirkan, kemudian di Palembang, Riau dan juga Semarang," ujar Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf di Bandung, Jumat, 2 Juni 2017.

Syarkawi menilai peluang sektor bisnis di keempat daerah itu memang sangat besar. Gejolak dinamika bisnis memang membutuhkan pemantauan yang cukup serius dari berbagai pihak tidak terkecuali KPPU yang bertugas mengawasi berbagai dampak transaksi bisnis yang berpotensi merugikan khalayak umum lantaran adanya monopoli bisnis oleh segelintir orang.

"Keempat daerah ini yang akan jadi prioritas kita untuk pembukaan kantor perwakilan baru karena memang dinamika bisnis di daerah ini terus maju," kata Syarkawi.

Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia sudah barang tentu menjadi perhatian khusus KPPU. Musababnya, lini bisnis di daerah Jawa Barat memang terbilang cukup besar.

"Dengan dinamika bisnis Jawa Barat yang semakin tinggi memang butuh kantor perwakilan disini termasuk untuk di Palembang, Riau juga Semarang," ujar Syarkawi. "Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa kita realisasikan. Keempat ini kita akan buka bersamaan tapi kalau nggak kita akan prioritaskan buka di Semarang dan Bandung."

Menurut Syarkawi, berdasarkan hasil indek persaingan bisnis di Jawa Barat beberapa waktu lalu, industri tekstil menjadi paling kompetitif untuk urusan persaingan bisnis. "Daya saingnya paling bagus termasuk persaingan usahanya karena jumlah pemainnya banyak kemudian pelanggaran-pelanggaran di industri tekstil itu terbilang sedikit," ucapnya.

AMINUDDIN A.S.

Berita terkait

Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

42 hari lalu

Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.

Baca Selengkapnya

PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

52 hari lalu

PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

PPATK dan KPPU memperkuat kerja sama penanganan kasus pencucian uang di transaksi merger dan akuisisi.

Baca Selengkapnya

KPPU Putuskan Kasus Penerapan Google Play Billing System ke Tahap Pemberkasan

1 Desember 2023

KPPU Putuskan Kasus Penerapan Google Play Billing System ke Tahap Pemberkasan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan untuk melanjutkan kasus penerapan Google Play Billing System ke tahap pemberkasan.

Baca Selengkapnya

KPPU Endus Dugaan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Industri Ekspedisi

25 September 2023

KPPU Endus Dugaan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Industri Ekspedisi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku tengah memeriksa industri ekspedisi karena dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Baca Selengkapnya

KPPU Denda PT Len Rp 6 M karena Kasus Tender Persinyalan Kereta Api Bogor-Cicurug

15 Agustus 2023

KPPU Denda PT Len Rp 6 M karena Kasus Tender Persinyalan Kereta Api Bogor-Cicurug

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Len Industri (Persero) melanggar UU tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan didenda Rp 6,056 miliar.

Baca Selengkapnya

Digugat Salim Ivomas Pratama soal Putusan Kasus Minyak Goreng, Ketua KPPU: Kami Tetap Fight

11 Juni 2023

Digugat Salim Ivomas Pratama soal Putusan Kasus Minyak Goreng, Ketua KPPU: Kami Tetap Fight

Salah satu perusahaan yang diputuskan bersalah dalam kasus monopoli minyak goreng oleh KPPU, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, menggugat lembaga negara tersebut.

Baca Selengkapnya

KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

11 Mei 2023

KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkirakan tagihan rafaksi atau utang pemerintah terkait minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

Baca Selengkapnya

KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

12 April 2023

KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menerbitkan peraturan baru mengenai penanganan perkara.

Baca Selengkapnya

Minyakita Masih Langka, KPPU: Produksinya Hanya 24 Persen dari Suplai yang Ditentukan

31 Maret 2023

Minyakita Masih Langka, KPPU: Produksinya Hanya 24 Persen dari Suplai yang Ditentukan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan kelanjutan investigasinya ihwal kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita.

Baca Selengkapnya

Persaingan Usaha Tidak Sehat, Asosiasi: Darurat Peternak

23 Februari 2023

Persaingan Usaha Tidak Sehat, Asosiasi: Darurat Peternak

Asosiasi peternak yang berasal dari industri perunggasan menyerukan darurat peternak, karena persaingan usaha yang tidak sehat.

Baca Selengkapnya