TEMPO.CO, Ende - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, hingga awal Juni 2017, masih ada 60 kabupaten di Indonesia yang belum menerima dana desa.
"Saat ini, masih ada 60 kabupaten yang belum menerima dana desa karena belum ada peraturan bupatinya," katanya kepada wartawan di Ende, Jumat, 2 Juni 2017.
Total anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat pada 2017 sebesar Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 800 juta. Pada 2018, rencananya dana desa akan naik dua kali lipat menjadi Rp 120 triliun. Dengan begitu, setiap desa akan menerima Rp 1 miliar per tahun.
Baca: Jokowi: Salah Kelola Dana Desa Bisa Jadi Tersangka Korupsi
Dana desa pertama kali ada pada 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, dan setiap desa mendapat Rp 280 juta. Pada 2016, dana tersebut meningkat menjadi Rp 49,98 triliun.
Menteri Desa datang ke Kota Ende dalam rangka mengikuti dan menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila. Kota ini menjadi bersejarah karena menjadi tempat kelahiran Pancasila. Di bawah pohon sukun bercabang lima, Bung Karno mendapatkan inspirasi tentang Pancasila saat dirinya diasingkan Belanda pada 1934-1938.
Lihat juga: Irjen Kemendes Diduga sebagai Aktor Utama Kasus Suap BPK
Mengenai kucuran dana desa, Eko menjelaskan, dalam beberapa kasus, peraturan bupati belum terbit karena memang beberapa bupati baru dilantik beberapa waktu lalu. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan mengapa peraturan bupati belum ada. Menurut dia, jika hal tersebut terjadi, imbasnya akan mengenai masyarakat desa, yang memang sangat membutuhkan dana desa tersebut.
Simak: Dana Desa Rp 60 Triliun, Jokowi Tanyakan Dampaknya
"Sanksinya, kabupaten tersebut tidak akan terima dana desa 2017, dan kasihan nanti warga desanya. Sebab, mungkin saja banyak desa yang membutuhkan dana desa," tuturnya.
Eko tidak bisa memastikan kabupaten mana saja yang belum mempunyai peraturan bupati sehingga berimbas pada pencairan dana desa. "Saya lupa, tapi nanti saya akan cek lagi kabupaten mana saja," ucapnya.
ANTARA
Berita terkait
Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri
23 hari lalu
Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran desa (APBDes) di sejumlah desa
Baca SelengkapnyaBNPT Gandeng Kemendes PDTT Sukseskan Desa Siapsiaga
56 hari lalu
Program Desa Siapsiaga merupakan pelibatan semua unsur masyarakat di desa dalam mencegah terorisme.
Baca SelengkapnyaKades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa
28 Februari 2024
Kejaksaan Negeri Lembata, NTT, menahan Kepala Desa Tanjung Batu, inisial NN, atas dugaan korupsi pengelolaan dana desa.
Baca SelengkapnyaJalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah
8 Februari 2024
Setelah berbagai tuntutan dari para kepala desa, DPR akhirnya mengadakan pembahasan mengenai perubahan kedua UU Desa setelah Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Ingatkan Kades Tidak Salahgunakan Dana Desa untuk Pemilu: Tak Jaminan Capres yang Didukung Menang
30 Januari 2024
Timnas AMIN mengingatkan kepala desa tidak menyalahgunakan dana desa untuk pemenangan pemilu.
Baca SelengkapnyaAnies-Muhaimin Ingin Tambah Dana Desa Menjadi Rp 5 Miliar, Walhi: Hati-hati Dikorupsi
23 Januari 2024
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi kritik janji kampanye Anies-Muhaimin yang akan tambah dana desa menjadi Rp 5 miliar. Rentan dikorupsi.
Baca SelengkapnyaPeneliti Indef Kritik Janji Cak Imin Beri Dana Desa Rp 5 Miliar: Persoalan Desa Tidak Sekedar Uang
23 Januari 2024
Peneliti Indef mengkritik rencana Cak Imin memberikan dana desa Rp 5 miliar. Sebab persoalan di desa bukan sekedar dana.
Baca SelengkapnyaRencana Cak Imin Tekan Urbanisasi dengan Dana Desa Dinilai Kurang Tepat
23 Januari 2024
Rencana Cak Imin menambah dana desa untuk menekan urbanisasi dianggap kurang tepat dan memboroskan duit negara.
Baca SelengkapnyaCak Imin Janjikan Dana Desa Rp 5 M, Bagaimana Skemanya?
22 Januari 2024
Sekretaris Dewan Pakar AMIN Wijayanto Samirin memaparkan perihal peningkatan dana desa yang dijanjikan Cawapres 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dana desa akan disalurkan berdasarkan skala prioritas.
Baca SelengkapnyaMuhaimin Janji Beri Rp5 Miliar untuk Majukan Desa
22 Januari 2024
"Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali pas 17 Agustus, bukan!" ujar MUhaimin.
Baca Selengkapnya