Ada 60 Kabupaten Belum Terima Dana Desa

Reporter

Jumat, 2 Juni 2017 19:00 WIB

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2016. Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan Undang-Undang tentang desa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Ende - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, hingga awal Juni 2017, masih ada 60 kabupaten di Indonesia yang belum menerima dana desa.

"Saat ini, masih ada 60 kabupaten yang belum menerima dana desa karena belum ada peraturan bupatinya," katanya kepada wartawan di Ende, Jumat, 2 Juni 2017.

Total anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat pada 2017 sebesar Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 800 juta. Pada 2018, rencananya dana desa akan naik dua kali lipat menjadi Rp 120 triliun. Dengan begitu, setiap desa akan menerima Rp 1 miliar per tahun.

Baca: Jokowi: Salah Kelola Dana Desa Bisa Jadi Tersangka Korupsi

Dana desa pertama kali ada pada 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, dan setiap desa mendapat Rp 280 juta. Pada 2016, dana tersebut meningkat menjadi Rp 49,98 triliun.

Menteri Desa datang ke Kota Ende dalam rangka mengikuti dan menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila. Kota ini menjadi bersejarah karena menjadi tempat kelahiran Pancasila. Di bawah pohon sukun bercabang lima, Bung Karno mendapatkan inspirasi tentang Pancasila saat dirinya diasingkan Belanda pada 1934-1938.

Lihat juga: Irjen Kemendes Diduga sebagai Aktor Utama Kasus Suap BPK

Mengenai kucuran dana desa, Eko menjelaskan, dalam beberapa kasus, peraturan bupati belum terbit karena memang beberapa bupati baru dilantik beberapa waktu lalu. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan mengapa peraturan bupati belum ada. Menurut dia, jika hal tersebut terjadi, imbasnya akan mengenai masyarakat desa, yang memang sangat membutuhkan dana desa tersebut.

Simak: Dana Desa Rp 60 Triliun, Jokowi Tanyakan Dampaknya

"Sanksinya, kabupaten tersebut tidak akan terima dana desa 2017, dan kasihan nanti warga desanya. Sebab, mungkin saja banyak desa yang membutuhkan dana desa," tuturnya.

Eko tidak bisa memastikan kabupaten mana saja yang belum mempunyai peraturan bupati sehingga berimbas pada pencairan dana desa. "Saya lupa, tapi nanti saya akan cek lagi kabupaten mana saja," ucapnya.

ANTARA

Berita terkait

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

23 hari lalu

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran desa (APBDes) di sejumlah desa

Baca Selengkapnya

BNPT Gandeng Kemendes PDTT Sukseskan Desa Siapsiaga

56 hari lalu

BNPT Gandeng Kemendes PDTT Sukseskan Desa Siapsiaga

Program Desa Siapsiaga merupakan pelibatan semua unsur masyarakat di desa dalam mencegah terorisme.

Baca Selengkapnya

Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

28 Februari 2024

Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

Kejaksaan Negeri Lembata, NTT, menahan Kepala Desa Tanjung Batu, inisial NN, atas dugaan korupsi pengelolaan dana desa.

Baca Selengkapnya

Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

8 Februari 2024

Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

Setelah berbagai tuntutan dari para kepala desa, DPR akhirnya mengadakan pembahasan mengenai perubahan kedua UU Desa setelah Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Timnas AMIN Ingatkan Kades Tidak Salahgunakan Dana Desa untuk Pemilu: Tak Jaminan Capres yang Didukung Menang

30 Januari 2024

Timnas AMIN Ingatkan Kades Tidak Salahgunakan Dana Desa untuk Pemilu: Tak Jaminan Capres yang Didukung Menang

Timnas AMIN mengingatkan kepala desa tidak menyalahgunakan dana desa untuk pemenangan pemilu.

Baca Selengkapnya

Anies-Muhaimin Ingin Tambah Dana Desa Menjadi Rp 5 Miliar, Walhi: Hati-hati Dikorupsi

23 Januari 2024

Anies-Muhaimin Ingin Tambah Dana Desa Menjadi Rp 5 Miliar, Walhi: Hati-hati Dikorupsi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi kritik janji kampanye Anies-Muhaimin yang akan tambah dana desa menjadi Rp 5 miliar. Rentan dikorupsi.

Baca Selengkapnya

Peneliti Indef Kritik Janji Cak Imin Beri Dana Desa Rp 5 Miliar: Persoalan Desa Tidak Sekedar Uang

23 Januari 2024

Peneliti Indef Kritik Janji Cak Imin Beri Dana Desa Rp 5 Miliar: Persoalan Desa Tidak Sekedar Uang

Peneliti Indef mengkritik rencana Cak Imin memberikan dana desa Rp 5 miliar. Sebab persoalan di desa bukan sekedar dana.

Baca Selengkapnya

Rencana Cak Imin Tekan Urbanisasi dengan Dana Desa Dinilai Kurang Tepat

23 Januari 2024

Rencana Cak Imin Tekan Urbanisasi dengan Dana Desa Dinilai Kurang Tepat

Rencana Cak Imin menambah dana desa untuk menekan urbanisasi dianggap kurang tepat dan memboroskan duit negara.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Janjikan Dana Desa Rp 5 M, Bagaimana Skemanya?

22 Januari 2024

Cak Imin Janjikan Dana Desa Rp 5 M, Bagaimana Skemanya?

Sekretaris Dewan Pakar AMIN Wijayanto Samirin memaparkan perihal peningkatan dana desa yang dijanjikan Cawapres 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dana desa akan disalurkan berdasarkan skala prioritas.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Janji Beri Rp5 Miliar untuk Majukan Desa

22 Januari 2024

Muhaimin Janji Beri Rp5 Miliar untuk Majukan Desa

"Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali pas 17 Agustus, bukan!" ujar MUhaimin.

Baca Selengkapnya