Investigasi IPW: Biaya Tak Resmi Rumah Murah Rp 6,5 Juta Per Unit
Editor
Saroh mutaya
Sabtu, 27 Mei 2017 07:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Property Watch merilis hasil investigasi terbaru para pengembang rumah murah. Ternyata faktor ekonomi biaya tinggi masih membayangi minat mereka untuk terus membangun rumah murah.
Baca: Deddy Mizwar Ingatkan Lippo Soal Tata Ruang Proyek Meikarta
Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch (IPW) mengatakan dengan batasan harga rumah murah FLPP senilai Rp 140 juta beban biaya tak resmi atau biaya siluman minimum Rp 6,5 juta per unit atau 4,6 persen bahkan ada yang mencapai sampai 15 persen. "Angka ini relatif kecil, tetapi menjadi sangat besar bila dikalikan jumlah rumah yang dibangun. Per seratus rumah yang dibangun, pengembang harus mengeluarkan dana cadangan di muka sebesar Rp 650 juta, dan bila 1.000 unit rumah menjadi Rp 6,5 miliar,” katanya dalam publikasi IPW, Jumat, 26 Mei 2017.
Baca: OJK Dukung Pembentukan Otoritas Pengawas Pengembang Properti
Uang siluman tersebut ditempatkan untuk beberapa pos, misalkan biaya perizinan, biaya sertifikasi, sampai biaya koordinasi antara oknum pejabat pemerintah daerah sampai preman-preman. Hal ini hampir dilakukan oknum di semua pemerintah daerah.
Ali menuturkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang dikeluarkan pemerintah dengan memangkas perizinan, ternyata tidak menyentuh praktek siluman para oknum terkait. Pemangkasan biaya perizinan pun ternyata tidak membuat biaya yang dikeluarkan pengembang menjadi lebih rendah.
Hal itu dikarenakan dengan pemangkasan biaya perijinan pun, oknum melihat pengembang memeroleh untung lebih banyak dan uang silumannya menjadi lebih tinggi lagi. Pengembang yang kerja keras, tapi banyak parasit perumahan yang menggerogoti.
"Bayangkan bila uang senilai Rp 6,5 miliar yang ada dalam satu kawasan ini digunakan untuk CSR dengan membangun rumah-rumah di sekitarnya lebih baik dan tertata. Bila satu rumah diperlukan biaya perbaikan Rp20 jutaan maka ada sebanyak 300an rumah yang dapat diperbaiki. Secara wilayah pun harusnya akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah setempat dan bukan hanya memperkaya diri sendiri."
Menurut Ali, sebenarnya pengembang tidak mempermasalahkan bila uang tersebut digunakan untuk CSR, namun mereka ‘terpaksa’ tidak melakukannya karena uangnya sudah tergerus oknum siluman.
