TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 300 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), hari ini, Rabu, 24 Mei 2017.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kemas Danial mengatakan sosialisasi yang diberikan berkaitan dengan akses modal bagi pelaku UMKM. "Pelaku UMKM bisa mengakses modal lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir LPDB," kata dia seperti dilansir dalam keterangan tertulis, Rabu 24 Mei 2017.

Baca: Serap 97 Persen Tenaga Kerja, BRI Gelar 17 Parade UMKM

Program KUR memfasilitasi pinjaman modal Rp 25 juta tanpa agunan melalui perbankan. Sementara LPDB melalui dana bergulirnya menyiapkan pinjaman modal bagi usaha produktif dengan bunga rendah 0,2-0,3 persen per bulan.

Dalam kesempatan tersebut, Kemas menjelaskan bahwa dana bergulir dari LPDB dialokasikan dari APBN. "Kalau disalahgunakan, bapak ibu akan terkena masalah hukum," ujarnya. LPDB telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi untuk menindaklanjuti penyalahgunaan dana.

Baca: Pemerintah Soroti Manajemen Keuangan UMKM

Para pelaku UMKM diberikan bimbingan teknis untuk mengakses dana LPDB. Mereka dibimbing melengkapi persyaratan pengajuan untuk memperolah dana. Salah satunya adalah pembuatan proposal yang memenuhi syarat. Jika syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi, pelaku UMKM dapat memperoleh dana dan tak perlu takut jika ada masalah di kemudian hari.

Kemas mengatakan sektor UMKM kini menjadi perhatian pemerintah karena kekuatannya. Dari sekitar 120 juta pekerja di Indonesia, sebanyak 57 juta orang diantaranya adalah pelaku UMKM.
"Mereka inilah sekarang ujung tombak kita. Itulah yang harus kita sadari. Jadi bukan konglomerat-konglomerat yang ada di wilayah Indonesia," ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah daerah mendorong pelaku usaha, terutama pemerintah Kalimantan Selatan. Provinsi tersebut termasuk ke dalam 10 provinsi yang menjadi fokus LPDB untuk menggenjot penyerapan dana bergulir LPDB. Namun Kalimantan Selatan saat ini menjadi 5 provinsi di Indonesia dengan penyerapan dana LPDB terkecil.

Kemas mengatakan realisasi dana bergulir LPDB-KUMKM saat ini mencapai Rp 8,1 triliun. Di Kalimantan Selatan, realisasi dana bergulir LPDB-KUMKM mencapai Rp 49,95 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada 15 mitra LPDB-KUMKM yang tersebar di kota Banjarmasin sebesar Rp 44,1 miliar, Kabupaten Banjar Rp 3 miliar, Kabupaten Kotabaru Rp 850 juta, Kabupaten Tabalong Rp 1 miliar, dan Kabupaten Tapin Rp 1 miliar.

Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Kalsel Hermansyah mengapresiasi langkah LPDB menyelenggarakan sosialisasi dan bimtek bagi pelaku KUMKM. "Di Kalimantan Selatan ada sekitar 1.775 koperasi yang aktif dan membutuhkan pendampingan teknis dari LPDB," ujarnya.

VINDRY FLORENTIN