TEMPO.CO, Jakarta - BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku sudah mengusulkan pada Menteri Perhubungan tentang pendanaan Pelabuhan Patimban. Dia ingin pendanaan pembebasan lahan untuk pelabuhan Patimban di Subang agar jangan tanggung-tanggung.

“Saya minta ke Pak Menteri, kalau ada pembebasan lahan, mudah-mudahan tidak tanggung-tanggung, sekaligus saja. Kalau pun (waktu pendanaan lahan) nyeberang tahun, maksimal 2 tahun,” kata dia di Bandung, Senin, 22 Mei 2017.

Baca: Begini Perencanaan Reklamasi Pelabuhan Patimban

Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengaku, sengaja meminta itu saat bertemu dengan Menteri Perhubungan di perhelatan toping-off pembangunan bandara Kertajati di Majalengka, Minggu, 21 Mei 2017.

“Pak Menteri kemarin meminta provinsi dan kabupaten Subang untuk mem-back up sepenuhnya, sekuat tenaga, percepatan pembangunan pelabuhan. Kita sudah sangat siap,” kata dia.

Baca: Gubernur Jawa Barat Tetapkan Lokasi Pelabuhan Patimban

Menurut Aher, dirinya khawatir pembebasan lahan yang berlarut-larut karena masalah pendanaan akan merugikan kelangsungan proyek pembangunan pelabuhan Patimban tersebut.

“Kalau (pembebasan lahan) sampai 3 tahun, 4 tahun, aduh. Selain lama kemudian seringkali ada masuk angin di masyarakat, munculah riak-riak,” kata dia.

Aher mengatakan, penyelesaian pembebasan lahan lebih cepat akan memudahkan proses selanjutnya.

Baca: Jika Pinjaman Jepang Cair, Proyek Patimban Dibangun Juli 2017

“Akan untung secara ekonomi. Kalau nyeberang sampai tahun ketiga, mungkin harga lahannya sudah berapa. Sepanjang yang dihadapi masih pemilih lahan, rakyat sendiri gak masalah, tapi kita khawatir tanah itu sudah digadaikan pada calo," kata dia. "Kita khawatir sudah dibayar duluan oleh para calo. Itu pengalaman kita."

Dia mengklaim, sosialisasi proyek pembangunan pelabuhan Patimban ini, relatif lebih lancar ketimbang proyek nasional lainya di Jawa Barat. “Sosialisasinya luar biasa, kita mendapat kemudahan dibandingkan proyek-proyek lain. Kalau yang lain, selalu ada gejolak, tapi untuk Patimban, sangat lancar. Mungkin sepanjang saya jadi gubernur, ini yang paling lancar sosialisasinya,” kata Aher.

Aher mengatakan, belum tahu kapan pembebasan lahan akan dimulai, termasuk pelaksanaan fisik pembangunan pelabuhan Patimban tersebut. “Kita menunggu pemerintah pusat,” kata dia. “Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, Pak Menteri sudah bisa menjelaskan rangkaian perencanaan mulai dari pelaksanaan sampai penyelesaian pembangunan Patimban.”

Sebelumnya, Wakil Bupati Subang Imas Ayumningsih mengatakan lahan pendukung rencana Pelabuhan Patimban di wilayahnya bukan lahan produktif. “Kebanyakan tambak, ada sawah tapi bukan di lahan irigasi teknis,” kata dia di Bandung, Jumat, 21 April 2017.

Imas mengatakan, mayoritas lahan yang ditetapkan sebagai lahan penunjang pelabuhan Patimban itu tanah negara. “Banyaknya tanah negara. Hanya petani sudah lama menggarapnhya. Ada yang tanah milik sendiri, ada yang punya sertipikat, ada yang baru punya SPT (Surat Penunjukan Tanah). Tapi semua gak masalah,” kata dia.

Dia mengklaim, tidak ada penolakan warga yang menghuni aeral yang sudah ditetapkan sebagai lokasi penunjang Pelabuhan Patimban. “Masyarakat tidak keberatan untuk dibebaskan atau mereka lepas dan dibayar. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung,” kata Imas.

Imas mengatakan, lokasi Pelabuhan Patimban yang akan dibebaskan itu nantinya diperuntukkan untuk fasiltias penunjang pelabuhan hingga kawasan industri. “Di situ tidak mungkin hanya pelabuhan saja, sudah pasti ada gudang-gudang, hotel atau apa. Dalam RTRW itu nanti ada yang untuk perdagangan mana untuk industri,” kata dia.

Menurut Imas, posisi pelabuhan sendiri akan berada di lahan reklamasi yang berada di laut sejauh sekitar 1 kilometer dari bibir pantai. Tanah reklamasi itu akan diambil dari pasir laut di sekitarnya. “Patimban ini dangkal, jadi urugnya itu ngambil dari laut supaya dalam. Dari sana, reklalmasi itu oleh pasir laut,” kata dia.

AHMAD FIKRI