TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengkritik tak satunya data produksi pangan dan data konsumsi milik pemerintah. Dia melihat sering ada ketidaksesuaian data antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam hal ini.

"Kementerian Pertanian, misalnya, selalu mengatakan produksi surplus, tapi Kementerian Perdagangan bilang produksi kurang di lapangan," kata Viva Yoga saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017.

Viva Yoga menuturkan Kementerian Pertanian, karena mengurus produksi, sering menyatakan beras dan jagung surplus, tapi Kementerian Perdagangan sering menyatakan produksi kurang sehingga memerlukan impor. Hal inilah yang menyebabkan perlunya menyelaraskan data antar-kementerian.

Baca: Menteri Amran Beberkan Strategi Penuhi Kebutuhan Pangan Jakarta

Data Badan Pusat Statistik, kata Viva Yoga, 80-85 persen menggunakan data sekunder yang berasal dari kementerian teknis, padahal di lapangan posisi kepala dinas dijadikan daya tawar di dalam pilkada. "Data sekunder itu tidak valid. Anda bupati, apa mungkin Anda katakan produksi padi turun," ujarnya.

Menurut Viva Yoga, data itu harus berasal dari satu pintu, tak boleh antar-kementerian memiliki datanya masing-masing. Dia melihat data milik BPS harus dijadikan acuan oleh pemerintah, tapi BPS sebagai lembaga harus diperkuat terlebih dahulu oleh pemerintah.

Simak: Menteri Perdagangan Jamin Stok Pangan Aman Menjelang Ramadan

Lebih lanjut, Viva Yoga menyatakan, harus ada koordinasi lebih baik lagi di antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Misalnya Kementerian Pertanian harus juga memikirkan konsumsi, tak hanya produksi, begitu pun sebaliknya untuk Kementerian Perdagangan.

Viva Yoga menjelaskan, kalau keselarasan dalam hal data itu penting, agar tak ada perbedaan kebijakan antar-pemerintah. "Agar tak menimbulkan kerugian bagi produsen dan konsumen sekaligus," ucapnya.

DIKO OKTARA