TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan pengelolaan dana mencapai Rp 300 triliun hingga akhir 2017. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan dana kelolaan terbesar berasal dari program Jaminan Hari Tua (JHT). "Saat ini kami sudah mengelola Rp 269 triliun. Porsi JHT paling besar, mencapai Rp 214 triliun," kata Agus seperti dikutip dari situs web BPJS, akhir pekan lalu.

Baca: Menggembirakan, Investasi BPJS Ketenagakerjaan ...

Realisasi pengelolaan dana pada triwulan pertama itu meningkat 19 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Dana itu berasal dari iuran para pekerja yang akan digunakan seluruhnya untuk pemberian manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), JHT, Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKm). Sebagian besar dana kelolaan itu milik peserta BPJS Ketenagakerjaan atau disebut Dana Jaminan Sosial (DJS). Hanya sebagian kecil yang merupakan aset BPJS.

Adapun total peserta seluruh program BPJS Ketenagakerjaan saat ini mencapai 22,6 juta pekerja di sektor formal dan informal. Agus menargetkan tambahan peserta sebanyak 25,2 pekerja dari total 48 juta pekerja aktif. BPJS terus mensosialisasi dan menggandeng perbankan untuk mendongkrak jumlah peserta. "Jika itu (peserta) bertambah, iuran juga bertambah, sehingga dana kelolaan naik, di samping peningkatan hasil pengembangan," kata Agus.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif, mengatakan para pekerja perlu berinvestasi dalam program jaminan pensiun untuk mengantisipasi kebutuhan setelah tak bekerja. "Kita semua tentunya tidak ada yang ingin masa pensiun nanti memiliki keterbatasan dari segi finansial," kata Krishna.

Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan industri dana pensiun masih berjalan lambat. Berdasarkan data OJK per 31 Desember 2016, jumlah peserta dana pensiun hanya 4,47 juta orang atau 6,37 persen dari total tenaga kerja aktif. Industri dana pensiun pun hanya menyumbang 12,5 persen atau Rp 238,3 triliun terhadap total aset industri keuangan non-bank.

Baca: BPJS Ketenagakerjaan Gencar Sosialisasi Program Jaminan Pensiun

Hingga Februari 2017, aset hanya tumbuh sekitar Rp 6 triliun menjadi Rp 244 triliun. "Kita perlu mengevaluasi bersama dan memperbaiki program pensiun agar dapat bersinergi dengan program kesejahteraan lain," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rahmat Waluyanto, April lalu.

PUTRI ADITYOWATI | GHOIDA RAHMAH