BI Musnahkan Uang Rupiah Usang

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Jumat, 12 Mei 2017 21:30 WIB

Seorang petugas Bank Indonesia menghitung uang kertas lama dan rusak, di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (5/6). Untuk menjaga uang rupiah yang beredar berada dalam kualitas yang baik, BI menerapkan kebijakan penukaran atau penggantian uang tidak layak edar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Padang - Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat memusnahkan uang rupiah tidak layak edar senilai Rp2,99 triliun pada triwulan I/2017.

"Jumlah tersebut meningkat siginifikan dibandingkan triwulan IV/ 2016 yang hanya Rp1,14 triliun atau naik 161,15 persen," kata Kepala BI perwakilan Sumatera Barat Puji Atmoko di Padang, Jumat.

Ia menjelaskan uang tidak layak edar tersebut meliputi uang lusuh, cacat, rusak, dan uang yang dicabut dan ditarik peredarannya. "Uang lusuh pada umumnya bentuk fisiknya tidak berubah tapi kondisinya telah berubah seperti terkena jamur, minyak, bahan kimia dan coretan," kata dia.

Baca:
Pekan Depan, Cina Cairkan Pinjaman Kereta Cepat Rp 13 Triliun
Jalan Trans-Papua Kemungkinan Tersambung Tahun Depan
Luhut: Jika Terbukti Merusak, Freeport Harus Perbaiki Lingkungan


Uang rusak ukuran dan fisiknya telah berubah disebabkan terbakar, berlubang, sebagian komponen hilang karena sobek. Puji menyebutkan pada 2016 jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan BI Sumbar mencapai Rp5,74 triliun, 2015 sebesar Rp6,51 triliun dan 2014 sebanyak Rp4,45 triliun.

Pada sisi lain ia menyampaikan peredaran uang kartal di provinsi itu mengalami net inflow atau lebih banyak uang yang masuk dibandingkan yang telah dikeluarkan BI. Pada triwulan I/2017 uang yang masuk ke dalam sistem perbankan Sumbar mencapai Rp4,29 triliun, katanya.

Sementara pada triwulan I/2017 BI Sumbar menemukan 138 lembar uang palsu dari hasil klasifikasi perbankan, maupun dari kepolisian. Puji menyebutkan dalam enam tahun terakhir temuan uang palsu terus meningkat, pada 2012 383 lembar, 2013 392 lembar, 2014 607 lembar, 2015 573 lembar dan 2016 759 lembar.

Menariknya pada 2016 terdapat uang pecahan Rp5.000 yang dipalsukan dan yang terbanyak tetap didominasi pecahan besar yaitu Rp100 ribu dan Rp50 ribu. Puji mengajak masyarakat yang ada di Sumbar untuk beralih menggunakan transaksi keuangan nontunai karena sifatnya yang lebih praktis dan efisien.

"Transaksi nontunai memiliki banyak kelebihan di antaranya lebih aman dan praktis karena penggunanya tidak perlu repot membawa uang kartal," kata dia.

Puji mengatakan selain lebih praktis, transaksi nontunai juga lebih hemat karena Bank Indonesia tidak perlu banyak mencetak uang kartal. Ia menambahkan, transaksi nontunai juga akan menghindari terjadinya kasus pengembalian uang saat berbelanja dengan permen karena jika nontunai berapa pun nilai nominal transaksi dapat dilakukan.

ANTARA

Berita terkait

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

1 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

1 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

2 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

2 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

3 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

3 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

3 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

4 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

6 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

6 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya