TEMPO.CO, Jakarta - Tujuh kepala daerah memenuhi undangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat, 12 Mei 2017. Dalam pertemuan tersebut, kepala-kepala daerah itu mengungkapkan keluhannya mengenai sulitnya pembangunan proyek infrastruktur di daerah dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sri Mulyani meyakinkan bahwa pemerintah akan membantu tujuh kepala daerah tersebut untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek yang mereka usulkan untuk dibiayai dengan skema KPBU. Adapun ketujuh daerah tersebut adalah Surabaya, Bandung, Tangerang, Makassar, Pekanbaru, Semarang, dan Sidoarjo.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengusulkan proyek light rail transit (LRT) di daerahnya dibangun dengan skema KPBU. Awalnya, dua proyek senilai Rp 3,8 triliun itu akan dianggarkan dalam APBN. Namun, karena dalam dua tahun tak juga dianggarkan, Risma memutuskan menggunakan skema KPBU.
Sama seperti Risma, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga mengusulkan proyek LRT di daerahnya, khususnya koridor II, dibangun dengan skema KPBU. "Koridor II urgent karena menghubungkan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau tidak ada ini, kereta cepat akan diresmikan di tengah sawah," ujar pria yang akrab disapa Emil itu.
Tangerang dan Makassar sama-sama mengusulkan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) untuk dibangun dengan skema KPBU. PLTSa Tangerang senilai Rp 1,1 triliun tinggal menunggu kelengkapan dokumen outline business case (OBC). Adapun PLTSa Makassar sedang penyusunan dokumen OBC.
Pekanbaru dan Semarang juga sama-sama mengusulkan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk dibangun dengan skema KPBU. Dokumen OBC SPAM Pekanbaru telah rampung dan tinggal menunggu penugasan PDAM sebagai penanggung jawab proyek setelah pelantikan wali kota yang baru.
Sementara itu, SPAM Semarang Barat yang nilai investasinya mencapai Rp 1 triliun, sebanyak 59 persen dananya akan dibiayai dengan skema KPBU, yakni sekitar Rp 612 miliar. "Desember target penandatanganan kontrak untuk pelaksanaan dan September lelang pekerjaan," kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menambahkan, daerahnya membutuhkan rumah sakit baru di Kecamatan Krian. Rumah sakit tipe C senilai Rp 68 miliar itu pun diusulkan untuk dibangun dengan skema KPBU. Dokumen OBC proyek ini telah rampung. Saat ini, Saiful tengah mengajukan fasilitas project development facility kepada pemerintah.
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
4 hari lalu
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.
