Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati berbicara pada panel di pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia Group di Washington, 7 Oktober 2016. REUTERS/James Lawler Duggan
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar rapat menjelang berakhirnya audit (exit meeting) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 bersama pemerintah. Rapat tersebut dihadiri perwakilan pemerintah pusat, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sri Mulyani mengatakan, BPK meminta penjelasan kepada pemerintah tentang beberapa temuan audit. "Tadi ada beberapa item temuan," kata dia di usai rapat di BPK, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2017. Temuan tersebut antara lain masalah subsidi kereta api, piutang pajak, Badan Layanan Umum (BLU), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Proses audit BPK dimulai setelah pemerintah menyerahkan laporan keuangan usai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 berakhir. Proses audit berjalan selama dua bulan.
Sri Mulyani mengatakan setelah audit, BPK mencatat beberapa temuan. Temuan itu ada yang berkaitan dengan kepatuhan undang-undang dan pengendalian internal. Sebelum hasilnya diumumkan, pemerintah mengadakan exit meeting. Dalam rapat itu, BPK menyampaikan temuannya dan meminta penjelasan kepada pemerintah. "Hari ini kami berikan jawaban terhadap temuan itu," kata Sri.
Penjelasan pemerintah akan mempengaruhi opini. Sri Mulyani mengatakan ada alasan yang bisa diterima BPK dan ada yang tidak. Setelah exit meeting, pemerintah menunggu hingga 16 Mei 2017 untuk mendapatkan hasil audit dari BPK. "Semoga pemerintah bisa mendapatkan laporan audit yang baik," ujar Sri Mulyani.
