Presiden Joko Widodo didampingi Mendikbud Muhadjir Effendy dan Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Firman Hadiansyah menaiki 'Motor Pustaka' milik tukang tambal ban asal Lampung Sugeng Haryono seusai menerima pegiat literasi inspiratif, di halaman Istana Negara, Jakarta, 2 Mei 2017. Dalam pertemuan itu, Jokowi bertemu para pegiat perpustakaan keliling di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengkritik paket kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan pemerintah. Menurut dia, 14 paket kebijakan pemerintah belum menyentuh lapisan masyarakat bawah.
"Kebijakan Pak Darmin (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) sangat bagus. Tapi hanya di tataran atas, belum menyentuh Djumadi, Solikin dan Zulkipli (masyarakat bawah)," kata Said Aqil saat memberi sambutan di acara Mukernas I Himpunan Pengusaha Nahdliyin 2017.
Tak hanya pemerintahan saat ini, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun nyata tak dikenal oleh rakyat kecil. Said menyebut pedagang kecil, seperti tukang bakso dan pecel saat ditanya tidak mengenal program KUR. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah bisa memperbaiki jaringan ke masyarakat kecil. "Jangan sampai ekonomi di monopoli oleh orang itu-itu saja," kata Said.
Meski demikian, PBNU siap membantu menyukseskan paket kebijakan pemerintah selama masih berpihak ke rakyat kecil, seperti petani, nelayan, dan buruh. Sebab, sambil bercanda, Said menyatakan mayoritas masyarakat miskin adalah orang Nahdlatul Ulama. "Apalagi kalau di Jawa Timur pasti NU," ucapnya.
Presiden Joko Widodo sendiri tak mau serius menanggapi kritik terhadap paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan. Di hadapan warga NU, Jokowi menegaskan tentang pentingnya kemitraan dan redistribusi aset. Sebagai langkah nyata, Jokowi akan membuka peluang kepada pengusaha kecil atau menengah terhadap akses permodalan dan proyek pemerintah.
"Tapi prosedur tetap dilalui," kata presiden. "Paket-paket begitu sudah. Padahal dengan paket itu kita mempertahankan pertumbuhan ekonomi," ucap Jokowi.
Sedangkan untuk redistribusi aset, lanjutnya, pemerintah tidak akan sembarang memberikan konsesi lahan kepada masyarakat. Ia mengatakan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penggunaan lahan bisa produktif. Hal terpenting saat konsesi diberikan ialah larangan penjualan aset yang sudah diberikan. "Polanya sudah ada tapi masih akan kami konsultasikan ke pelaku yang nanti kami berikan," tutur presiden.
