TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan pemerintah pernah dikelabui oleh pihak Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) saat melakukan negosiasi. Hal ini terkait dengan tumpahan minyak Montara di Laut Timor.
"Rencananya (ada pertemuan) di Singapura, setelah semua datang ke sana ternyata pihak PTTEP tak mengirim orang," kata Arif Havas saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Mei 2017.
Havas menuturkan sejak 2009 sudah ada berbagai langkah yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dan pihak PTTEP. Alasannya karena pemerintah awalnya berpikir ada niat baik dari pihak PTTEP. "Dulu waktu saya masih di Kementerian Luar Negeri bolak-balik ke Australia."
Menurut Havas setelah pertemuan di 2009 tak ada kelanjutan maka dihentikan, lalu dimulai lagi pada 2012-2013 ketika dibentuk komisi independen yang diisi oleh mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Di periode inilah sempat ada diskusi yang mengerucut.
Kejadian itu terjadi di akhir 2012 dan direncanakan ada pertemuan di Singapura. Saat itulah pemerintah dikelabui oleh pihak PTTEP. "Kami mengambil kesimpulan tak ada itikad baik dari pihak mereka," ujar Arif Havas.
Selain itu ada juga faktor eksternal di luar sikap PTTEP yang membuat penyelesaian masalah ini berlarut sejak 2009. Faktor tersebut adalah perubahan pemerintahan yang disayangkan membuat penyelesaian masalah ini berlarut.
Kejadian kebocoran minyak dari The Montara Well Head Platform dias Blok West Atlas Laut Timor perairan Australia terjadi pada 21 Agustus 2009. Kebocoran pada mulut sumur mengakibatkan tumpahnya minyak dan gas hidrokarbon ke laut. Tumpahan itu kemudian sampai juga ke wilayah perairan Indonesia yang kemudian membuat pemerintah mengajukan gugatan.
Pemerintah sudah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Mei kemarin atas kejadian tumpahan dari lapangan minyak Montarra di Laut Timor. Dalam gugatannya pemerintah meminta ganti rugi sebesar Rp 23 triliun sebagai ganti rugi kerusakan lingkungan dan juga ada ganti rugi pemulihan kerusakan lingkungan sebesar Rp 4,4 triliun.
